FOI harap peran negara terkait keadilan pangan untuk tekan kemubaziran

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Lumbung Pangan Indonesia atau Foodbank of Indonesia (FOI) berharap agar negara, khususnya pemerintah, agar memberi perhatian terkait keadilan pangan di Indonesia untuk mengurangi fenomena kemubaziran pangan.

Pendiri Foodbank of Indonesia, Muhammad Hendro Utomo menyampaikan bahwa FOI memberikan perhatian pada fenomena tersebut karena pangan seharusnya dapat diakses oleh masyarakat tidak mampu.

"Kita mendorong secara organisasi agar keadilan pangan dapat tercapai, namun demikian kita perlu agar negara hadir untuk memberikan dukungan dan perlindungan pada upaya-upaya kita," kata Hendro dalam "Kongres Jaringan Bank Pangan Indonesia: Kebangkitan Bangsa, Pangan, dan Perempuan" di Jakarta, Rabu.

Hendro mengatakan, FOI terus fokus pada gerakan keadilan pangan dan menekan kemubaziran pangan, dengan menjadi jembatan antara masyarakat yang berlebihan makanan dengan masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, untuk membuka akses pangan bagi masyarakat yang rentan kelaparan, FOI juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran terkait pengelolaan pangan secara bijak.

"Kemubaziran adalah hal yang sangat jahat. Di satu sisi ada masyarakat yang berlebihan pangan, namun di sisi lain banyak masyarakat yang lapar, gizinya juga kurang," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi kegiatan Kongres Jaringan Bank Pangan Indonesia tersebut karena upaya mencapai keadilan pangan perlu terus dilakukan oleh individu, organisasi, maupun oleh pemerintahan.

"Hadirnya kegiatan ini diharapkan dapat memunculkan budaya koreksi terhadap kemubaziran pangan," kata Hidayat yang juga anggota Komisi VIII DPR RI.

Hidayat menyampaikan, isu tentang limbah makanan yang terjadi dari food waste dan food loss banyak menyita perhatian saat ini karena dampak negatifnya bagi lingkungan.

Menurut dia, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga dan memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk soal pangan.

Ia mengungkapkan, pihaknya di DPR mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang bank makanan untuk keadilan sosial, untuk memberikan dukungan terhadap gerakan-gerakan keadilan pangan.

Namun demikian, ia menilai bahwa gerakan keadilan pangan perlu dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat.

"Selain organisasi, di sana juga ada peran masyarakat, juga perempuan, dan tentunya peran edukasi yang tak kalah penting," katanya.