MPI kawal agenda keterwakilan perempuan di sejumlah lembaga strategis

Kabupaten Belu (ANTARA) - Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI) Lena Maryana Mukti menyampaikan pesan agar gerakan perempuan Indonesia mengokohkan soliditas dalam mengawal agenda keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga yang strategis.

"MPI sebagai gerakan yang menghimpun perempuan dari beragam latar belakang profesi, peminatan, dan partai politik harus memberikan kontribusi dalam memastikan penguatan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga strategis," kata Lena dalam keterangan yang diterima di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Rabu.

Duta besar Indonesia untuk Kuwait ini mengatakan bahwa MPI akan mengawal penempatan minimal 30 persen perempuan di lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"KPAI sedang menunggu proses fit and proper test di Komisi VIII DPR RI, KPU-Bawaslu tingkat provinsi sudah sampai pada pembentukan tim seleksi (timsel), KPI masih dalam proses di timsel, dan DKPP sudah dalam proses pengajuan di DPR dan pemerintah," ujar aktivis perempuan ini.

Menurut Lena, MPI memastikan agenda pengawalan ini dengan membangun komunikasi kepada para pihak terkait guna menyamakan persepsi penempatan perempuan minimal 30 persen di lembaga-lembaga tersebut.

"MPI akan berkomunikasi dan melakukan lobi dengan para pihak guna mendorong dan memastikan hal tersebut. Perempuan harus hadir dalam jumlah signifikan di setiap lembaga strategis untuk memberikan perspektif keadilan dan kesetaraan dalam setiap penyelesaian persoalan," katanya.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Silaturahmi Idul Fitri MPI yang digelar secara luring dan daring di Aula RJA, Kalibata, Senin (23/5). Kegiatan tersebut dihadiri lebih dari 100 orang perempuan dengan latar belakang sebagai anggota DPR RI, komisioner lembaga negara, akademisi, pegiat CSO, birokrat, pengusaha, aktivis organisasi, dan aktivis partai politik.