Kebijakan energi harus mengarah kemandirian

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewi Aryani, mengusulkan pemerintah membuat kebijakan-kebijakan energi yang mengarah kepada kemandirian energi.

"Kebijakan energi sekarang amburadul karena tidak ada master plan yang jelas, ke mana potensi sumber daya energi bangsa ini akan diarahkan," katanya dalam surat elektronik yang diterima ANTARA News pada Jumat (23/12).

Dewi mengatakan bahwa potret kebijakan energi sekarang mencerminkan pemerintah tidak punya daya untuk mengelola kekayaan alam Indonesia yang melimpah, seperti munculnya berbagai kasus mulai dari tidak tercapainya lifting, beban tarif dasar listrik (TDL) yang tinggi, elektrifikasi yang masih di bawah rata-rata kebutuhan rakyat, masalah-masalah kontrak karya, kasus Freeport, dan beberapa blok gas potensial.

"Hal-hal krusial soal pengelolaan potensi gas alam dan varian energi terbarukan tidak menjadi prioritas pemerintah," kata Dewi, anggota Komisi VII DPR RI, komisi yang membidangi energi, sumber daya mineral, riset, dan teknologi, serta lingkungan.

Menurut Dewi, pemenuhan kebutuhan dalam negeri harus menjadi prioritas, memangkas biaya-biaya dan belanja pegawai tetap, dan terus konsisten melaksanakan good governance.

"Rencana kerja juga harus diiringi keputusan-keputusan strategis, misalnya, harus segera membahas draf kebijakan energi nasional," katanya. (Adm)