"Penurunan nilai IDI Bali pada tahun 2020 dipengaruhi turunnya nilai aspek lembaga demokrasi. Aspek ini menurun 23,52 poin. Sementara itu, dua aspek lain meningkat, yakni aspek hak-hak politik meningkat sebesar 0,69 titik dan aspek kebebasan sipil meningkat 6,27 titik," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pol Provinsi Bali, Dewa Putu Mantera, saat membuka diskusi kelompok terfokus IDI di Propinsi Bali, Selasa.
"IDI bukanlah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, meskipun hasilnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi suplemen dalam menyusun pembangunan politik agar terjadi peningkatan kualitas demokrasi sehingga wajah demokrasi di Provinsi Bali dapat mengalami perbaikan," kata dia.
Ia katakan, IDI adalah ukuran tingkat perkembangan Demokrasi Indonesia dengan menilai dinamika demokrasi yang terjadi di tingkat provinsi. IDI dirancang untuk memberikan gambaran dengan jelas mengenai naik turunnya kualitas demokrasi di daerah.
IDI juga sebagai alat untuk mengukur kualitas demokrasi suatu provinsi yang di dalamnya menilai kondisi dan dinamika demokrasi yang telah terjadi selama satu tahun
Mantera dalam kesempatan itu mengemukakan penggunaan metode baru dalam menilai IDI pada 2021. "Metode Baru berdasarkan tiga aspek dan 27 indikator yaitu aspek kebebasan (tujuh Indikator), aspek kesetaraan (tujuh indikator), dan kapasitas lembaga demokrasi (delapan Indikator).
Metode pengumpulan data IDI tetap menggunakan triangulasi yaitu mengkombinasikan antara metode pengumpulan kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang satu akan memvalidasi data yang di dapat dengan metode lain.
Dalam FGD ini menampilkan beberapa pembicara, yakni Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Hanif Yahya, Kelompok Ahli Bidang Politik dan Pemerintahan Provinsi Bali, AA Gede Oka Wisnu Murti, dosen ilmu pemerintahan Fisipol Universitas Warmadewa, I Nyoman Wiratmaja.
Pewarta: Adi Lazuardi
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2022
