Aggota DPR : pengelolaan anggaran negara belum optimal

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi XI DPR, Arif Budimanta menilai pemerintah belum optimal mengelola kebijakan fiskal atau anggaran negara karena kontribusi terhadap tingkat kesejahteraan belum sesuai harapan.

"Tingkat kesejahteraan masyarakat belum sesuai harapan antara lain karena penyerapan anggaran yang tidak optimal," kata Arif Budimanta di Jakarta, Kamis.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu menyebutkan, selain tidak seluruhnya terserap, pola penyerapan anggaran juga tidak merata antar kuartal, di mana pada kuartal terakhir biasanya penyerapan anggaran sangat besar.

Ia mengatakan, besaran porsi APBN yang digunakan untuk membayar cicilan bunga utang luar negeri menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah terhadap asing, meskipun pemerintah mengklaim rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) PDB terus turun.

Menurut dia, berdasar APBN Perubahan 2011, anggaran belanja pemerintah yang digunakan untuk membayar cicilan bunga utang, belum termasuk pokok utang, mencapai lebih dari Rp106 triliun atau sekitar 12 persen dari total belanja pemerintah pusat.

"Kalau saja cicilan bunga utang dapat dialihkan untuk program yang dapat mengangkat kesejahteraan rakyat miskin tentu ini akan lebih baik," ujarnya.

Selain itu, jumlah dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) yang hingga Oktober 2011 mencapai Rp243 triliun menunjukkan bahwa program-program yang dijalankan pemerintah belum maksimal sehingga masih banyak dana yang tidak terpakai.

Menurut dia, kebijakan fiskal harus dimanfaatkan sedemikian rupa agar pembangunan berjalan baik dan memberikan efek yang besar. Hal ini tentunya mutlak membutuhkan kepemimpinan yang tegas dan kordinasi yang baik dalam otoritas fiskal, termasuk dalam menghadapi tekanan krisis global.

Ia menambahkan, kebijakan moneter juga harus dilaksanakan secara optimal, tidak hanya sekedar mengumumkan besaran suku bunga acuan, tetapi memastikan efektivitas dari kebijakan tersebut.

Arif menyebutkan, pada 2011, stimulus moneter untuk mendorong sektor riil telah dilakukan dengan menurunkan BI Rate hingga 6,0 persen.

"Tapi kenyataan ini tidak diikuti oleh penurunan suku bunga perbankan, hal ini tentu saja sebagai gambaran bahwa kebijakan yang ditempuh belum efektif," kata Arif.
(ANT-135/A039)