Lebih lanjut Sharif menjelaskan bahwa industrialisasi akan meletakkan pelaku perikanan dan kelautan sebagai subjek, bukan objek. Kebijakan industrialisasi merupakan strategi yang diambil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meningkatkan nilai tambah pelaku usaha perikanan.
Dalam industrialisasi perikanan, keterkaitan antara hulu (atau di kalangan produksi bahan baku) tidak berjalan baik bila tidak ada daya tarik dari industri di hilir, yaitu di pengolahan dan pemasaran. "Perbaikan hulu hingga hilir dilakukan untuk meningkatan daya saing produk perikanan. Sinergitas pemerintah pusat, pemda, swasta maupun masyarakat menjadi kunci sukses dalam upaya peningkatan daya saing tersebut", sambung Sharif.
Indonesia sendiri memiliki posisi sebagai produsen hasil perikanan sekaligus juga konsumen produk perikanan dunia. Posisi Indonesia sebagai negara konsumen besar ini, dengan penduduk yang saat ini sekitar 240 juta orang, adalah pasar potensial bagi berbagai produk dunia, termasuk produk perikanan. Untuk itu, produk perikanan nasional harus diterima menjadi tuan di negeri sendiri sekaligus sebagai dasar untuk masuk dan berkembang di pasar negara lain. "Kita harus mencegah jangan sampai kebutuhan konsumsi produk perikanan Indonesia harus tergantung pada negara lain", tegas Sharif.
Sementara itu, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Victor Nikijuluw menyebut jaminan mutu dan peningkatan nilai tambah produk menjadi salah satu kunci dalam memenangkan persaingan di era perdagangan global. Produk perikanan nasional harus memiliki kualitas yang baik dan seragam,juga produk harus tersedia secara teratur, berkesinambungan dan dapat disediakan secara massal ujarnya. Pemberian bantuan serupa telah diberikan ke Propinsi Jawa Tengah dan akan diikuti ke Propinsi lainnya.
Dalam upaya mendukung industrialisasi perikanan, KKP memprioritaskan peningkatan daya saing dan nilai tambah melalui program peningkatan "supply chain and value chain management" dengan empat strategi. "Pertama", meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui berbagai program, diantaranya pengadaan kapal yang lebih besar ukurannya untuk mengganti kapal-kapal ukuran kecil yang sekarang dipakai nelayan. "Kedua," meningkatkan produksi perikanan budidaya. "Ketiga", meningkatkan produksi produk olahan bernilai tambah tinggi melalui peningkatan kapasitas UKM dan industrialisasi pengolahan. "Keempat", mengembangkan industri pendukung serta industri terkait lainnya.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Saefullah Yusuf menyebut bahwa Jawa Timur sendiri merupakan salah satu pusat industrialisasi perikanan di Indonesia. Kontribusi sektor perikanan dari provinsi adalah sebanyak 25 persen dari kebutuhan perikanan nasional dan kontribusi ekspor produk perikanan tahun lalu dari Jawa Timur adalah sebanyak 285 ribu ton dengan nilai US$ 750 juta. Sebanyak 135 unit perusahaan perikanan skala besar yang menghasilkan produk dengan tujuan ekspor berada di wilayah ini. Selain perusahaan besar, di propinsi ini banyak juga tersebar 8 ribu usaha pengolahan hasil perikanan bersifat tradisional. Dalam mendukung pengembangan industrialisasi perikanan di Jawa Timur, khususnya UKM pengolahan ikan, Menteri Kelautan dan Perikanan dalam kunjungan kali ini memberikan bantuan berupa sarana, alat dan peralatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang diterima Wakil Gubernur Jawa Timur dan 27 kabupaten/kota se-Jatim serta 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP di Jatim. Bantuan senilai Rp 39,34 miliar dari KKP ini selanjutnya akan dikelola kelompok pengolah dan pemasar ikan (Poklahsar)sehingga kedepan UKM ini mampu menghasilkan produk perikanan yang bernilai tambah, memperluas pasar domestik dan manca negara. Bantuan yang diberikan meliputi: mesin pembuat es, "cold storage" atau gudang pendingin, peralatan pembuatan produk olahan bernilai tambah, peralatan sistem rantai dingin (cold chain system), peralatan sarana pemasaran bergerak berupa mobil untuk penyuluhan teknologi pengolahan dan kampanye gemar makan ikan.
Dalam kunjungannya sehari ke Jawa Timur, selain menyerahkan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam rangka industrialisasi perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan yang didampingi Dirjen P2HP, Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan dan Kepala BPSDMKP juga berkesempatan mengunjungi Akademi Perikanan Sidoharjo, dan Balai Karantina Ikan Kelas I Juanda, Surabaya.
Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Dr. Yulistyo Mudho, M.Sc, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 0811836967)
Pewarta: Masnang
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2011
