Pemerintah tegaskan komitmen bangun infrastruktur telekomunikasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk membangun infrastruktur telekomunikasi demi mendukung pesatnya pertumbuhan ekonomi digital.

"Tanpa infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, sebagai pendukung, ekonomi digital tidak bisa tumbuh cepat. Jadi, penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang memadai di seluruh negeri," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam webinar "Indonesia Pavilion: Deepening Digital Growth in The New Economic Landscape", bagian dari World Economic Forum 2022 di Swiss, Senin malam.

Dalam acara tersebut, Menteri Johnny membeberkan program Indonesia dalam pembangunan infrastruktur TIK. Pertama, Indonesia sudah menggelar kabel serat optik baik di darat maupun di laut, total sepanjang 360 ribu kilometer.

Kementerian juga merencanakan penggelaran kabel serat optik lagi sepanjang 12.000 kilometer terutama pada titik-titik yang belum tersambung.

"Untuk memastikan semua jaringan terpasang dengan layak di seluruh negeri," kata Johnny lagi.

Kedua, pemerintah sedang membangun setidaknya dua satelit multifungsi untuk menambah kapasitas satelit dan mengaliri daerah yang belum terjangkau kabel serat optik.

Satelit SATRIA-1 ditargetkan meluncur pada kuartal kedua 2023, berkapasitas 150GBps.

Satelit lainnya, berupa satelit cadangan, juga berkapasitas 150GBps. Ia dijadwalkan meluncur lebih awal, yaitu pada kuartal pertama 2023.

Kedua satelit ini, selain memenuhi kebutuhan Indonesia, juga akan bisa digunakan di kawasan Asia Tenggara.

Kementerian juga sedang merencanakan dua satelit high throughput lainnya, dengan total kapasitas 2 x 150GBps. Dengan seluruh satelit tersebut, kapasitas satelit Indonesia bertambah 600GBps.

Indonesia saat ini menggunakan sembilan satelit untuk memenuhi kebutuhan nasional, total kapasitas baru mencapai 50GBps.

Tambahan kapasitas satelit berarti akan lebih banyak fasilitas publik yang bisa dialiri internet.

Program ketiga, selain satelit, pemerintah sedang membangun menara base transceiver station (BTS) terutama di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal atau lazim disebut sebagai 3T.

"Kami bersama operator seluler sedang mengerjakannya dan kami yakin akan bisa menyelesaikannya.

Keempat, pemerintah sedang membangun Pusat Data Nasional untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia atau One Data Policy.

Ekonomi digital tidak hanya membutuhkan infrastruktur TIK yang memadai, tapi, juga sumber daya manusia yang cakap digital. Kominfo dalam hal ini memiliki tiga program untuk mendorong kecakapan digital masyarakat.

Pertama, pada tingkat dasar, pemerintah sudah memberikan pelatihan kepada 12,5 juta orang pada 2021. Kedua, pada tingkat menengah, setidaknya ada 200.000 peserta yang mendapatkan pelatihan setiap tahun.

Ketiga, untuk tingkat mahir, Kominfo membuka kuota 500 orang tahun ini untuk para pengambil kebijakan baik di sektor publik maupun swasta, untuk mengikuti pelatihan yang melibatkan universitas ternama dunia.

Peningkatan kecakapan digital dipandang penting sebab Indonesia diproyeksikan membutuhkan setidaknya 9 juta talenta digital tingkat menengah dalam 15 tahun ke depan. Setiap tahun, paling tidak Indonesia harus bisa menyediakan 600.000 talenta digital tingkat menengah.

Menteri Johnny mengharapkan ekosistem digital untuk turun langsung mencetak talenta digital Indonesia.

Potensi ekonomi digital Indonesia mencapai 70 miliar dolar Amerika Serikat pada 2021 atau menyumbang sekitar 40 persen terhadap ekonomi digital Asia Tenggara. Potensi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan berkembang menjadi 315,5 miliar dolar AS pada 2030.