OJK dorong peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan UMKM

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tirta Segara mengatakan pihaknya berkomitmen dalam mendorong peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dia mengatakan hal ini dilakukan agar UMKM dapat terus berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional.

"Survei BPS menunjukkan pandemi COVID-19 telah menyebabkan 68 persen UMK mengalami penurunan pendapatan. Oleh karena itu, segala upaya untuk memperkuat UMKM menjadi semakin penting untuk dilakukan," kata Tirta saat virtual media briefing, Senin.

Diketahui bahwa berdasarkan data OJK tahun 2019, literasi keuangan masyarakat Indonesia berada di angka 38,03 persen sedangkan inklusi keuangan mencapai 76,9 persen.

Tirta memaparkan, setidaknya ada tiga permasalahan utama yang dihadapi para pelaku UMKM saat ini.

Pertama, masih banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan teknologi digital terutama dalam hal pemasaran. Padahal, menurutnya, pandemi membuat digitalisasi semakin terasa penting karena mobilitas masyarakat menjadi terbatas.

"UMKM harus dilengkapi dengan kemampuan digital. Teknologi yang terus berkembang dan adaptasi kebiasaan masyarakat menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk tetap berproduksi dan memasarkan produk secara online," ujar Tirta.

"Selain itu, kami juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya terbatas untuk media promosi tetapi juga harus digunakan untuk manajemen UMKM misalnya dalam pencatatan transaksi atau pembukuan dan juga logistik," lanjut dia.

Kedua, kata Tirta, masih banyak pelaku UMKM yang belum mendapatkan akses modal sehingga tak bisa menaikkan skala usaha mereka untuk mencapai omset yang lebih besar.

"Akar masalahnya, pertama, prosedur yang relatif rumit karena banyaknya dokumen yang harus dipenuhi. Kedua, permintaan agunan, dan ketiga, lokasi bank atau lembaga jasa keuangan (LJK) jauh," tutur Tirta.

Untuk mengatasi itu, Tirta mengatakan OJK telah meluncurkan Layanan Urun Dana sebagai instrumen baru yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi UMKM untuk memperoleh akses pendanaan.

Adapun masalah ketiga yaitu rendahnya kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM). Menurut Tirta, banyak pelaku UMKM melakukan pemasaran yang kurang inovatif dan belum mahir dalam mengelola keuangan.

"Masih banyak saya temukan UMKM belum bisa membuat laporan keuangan. Selain itu, pengetahuan keuangan juga sangat diperlukan guna meningkatkan pemahaman para pelaku UMKM terhadap berbagai alternatif pembiayaan atau permodalan yang ditawarkan," imbuh Tirta.

Tirta mengatakan, upaya meningkatkan pemahaman keuangan bagi UMKM merupakan proyek nasional jangka panjang sehingga diperlukan kolaborasi dari segenap pemangku kepentingan.

Dia pun mengapresiasi para pemangku kepentingan termasuk perusahaan teknologi yang turut berkontribusi, tak hanya dalam rangka meningkatkan kemampuan digital, tapi juga kemampuan pengelolaan keuangan.

"Penguatan UMKM di berbagai daerah harus dilakukan secara bersama-sama. Sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan harus dilakukan. Kami berterima kasih kepada semua pihak atas dukungannya untuk bersama-sama mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," pungkas Tirta.