Ciloto (ANTARA News) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat mengaku kebanjiran menerima permintaan negara lain untuk mengirim TKI sektor formal.

"Dari berbagai kunjungan ke luar negeri, saya kewalahan menerima permintaan TKI, `collapse`. Saya kira perlu `nation efforts` (upaya nasional) segenap komponen bangsa agar tenaga kerja kita bisa terserap di luar negeri," katanya saat membuka Rakor Lintas Sektor BNP2TKI di Ciloto, Kabupaten Cianjur, Jabar, Selasa malam.

Ia menyebutkan isu utama dalam TKI formal adalah rendahnya informasi pasar kerja, tidak sepadannya kebutuhan dan ketersediaan (link but not match),dan perbedaan antara regulasi pemerintah penerima dengan tuntutan kebutuhan komunitas industrinya

Kebijakan yang dilakukan, katanya, berdasarkan opsi dari negara penerima (receiver option) adalah "market intelligent" dan "road show" ke berbagai negara potensial, "up skilling, up grading", adjustment training (link, train, and match), diplomasi multilateral dan bilateral, khususnya tentang jenis jabatan pekerjaan (tidak jelasnya definisi independen profesional) dan keimigrasian, bekerja sama dengan "center of excellent" di dalam negeri (universitas, politeknik, sekolah menengah kejuruan, balai latihan kerja dan sebagainya).

Sementara dalam manajemen koordinasi penanganan TKI, kata Jumhur, isu utamanya adalah banyaknya lembaga atau organisasi baik itu pemerintah maupun swasta di dalam negeri dan luar negeri yang terlibat sehingga menyulitkan koordinasi.

Lalu, banyaknya pemangku kepentingan (stakeholder) bahkan pusat kekuasaan (power centers) di dalam dan luar negeri, dan beragamnya kepentingan dari sektor swasta di dalam dan luar negeri, kata Jumhur.

Kebijakan yang dilakukan adalah membuat "standard operational procedure" (SOP) yang disepakati bersama sehingga mengikat bagi semua "stakeholder" dan "power centers"

Lalu, mempercepat arus komunikasi dengan para pemangku kepentingan terutama pemerintah, menjadwalkan secara rutin rapat-rapat koordinasi untuk meraih pelayanan prima bagi para "stakeholders" khususnya calon TKI dan TKI.

Jumhur menegaskan masalah TKI paling banyak melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) baik dari instansi pemerintah dan swasta di dalam dan di luar negeri.

"Makanya melalui Rakor Lintas Sektor yang diikuti berbagai pemangku kepentingan untuk menyatukan visi dalam penanganan TKI," katanya.

Rakor diikuti para pejabat dari BNP2TKI, Kemnakertrans, Kemlu, Kemdagri, Kemdikbud, Kemkes, Kem PAN dan RB, Kemkumham, Polri, sejumlah asosiasi seperti Asosiasi Gubernur, Asosiasi Konstruksi, Apjati, PPTKIS, Asuransi, dan undangan lain.
(B009)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011