Ketua DPR minta pemerintah pastikan vaksinasi calhaj tak ada kendala

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk memastikan seluruh calon jemaah haji Indonesia tak terkendala masalah vaksinasi saat berangkat ke tanah suci.

"Sebagaimana kita ketahui, pemerintah Arab Saudi mensyaratkan vaksin dosis lengkap bagi seluruh jemaah haji. Di sisi lain, masih ada cukup banyak calon jemaah haji yang sudah terdaftar belum mendapatkan vaksin lengkap," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu.

Untuk itu, Puan meminta pemerintah mempercepat vaksinasi bagi calon jamaah yang belum mendapatkan vaksin lengkap.

Hingga saat ini, tercatat ada 89.175 calon jemaah haji yang sudah melunasi biaya haji dan mengonfirmasi keberangkatannya.

Baca juga: Gubernur Jatim: Jangan ada yang gagal haji karena belum vaksin lengkap

Namun, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, baru 76 persen yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap.

"Oleh karena itu, ini harus segera dikebut dan menjadi prioritas. Jangan sampai nanti hanya karena masalah vaksin, umat gagal berangkat ke tanah suci," kata Puan.

Mantan Menko PMK menambahkan, pemerintah juga perlu mempersiapkan skema haji agar nantinya tak ada kendala baik dalam proses pemberangkatan, ibadah di tanah suci, hingga kepulangan.

Ini termasuk protokol kesehatan penyelenggaraan haji pada masa pandemi COVID-19 seperti vaksinasi.

"Protokol kesehatan bagi para jemaah haji baik saat perjalanan maupun selama berada di tanah suci harus dipersiapkan sebaik mungkin," kata Ketua DPP PDI Perjuangan ini.

Puan menuturkan, umat muslim di Indonesia sudah lama menanti agar bisa kembali menunaikan ibadah haji.

Sebab, selama dua tahun berturut-turut Indonesia tak bisa memberangkatkan umat muslim ke tanah suci karena ibadah haji digelar terbatas akibat pandemi COVID-19.

"Oleh karena itu, kesempatan tahun ini jangan sampai disia-siakan. Pemerintah harus mempersiapkan sebaik-baiknya agar umat yang sudah menantikan ibadah haji ini dapat beribadah dengan maksimal," ujarnya.

Puan pun telah meminta Komisi VIII DPR untuk terus mengawal ketat kerja pemerintah dalam penyelenggaraan haji 2022 ini.

"Komisi VIII DPR harus memastikan bahwa semua tahapan serta persiapan benar-benar matang, dari sisi petugas kesehatan, pemondokan, dan konsumsi jemaah," ucap Puan.

Baca juga: Wagub Jabar minta petugas haji beri layanan prima kepada jamaah
Baca juga: Menko PMK: Pemerintah berikan subsidi ONH cukup besar
Baca juga: Menag puas hotel jemaah haji dekat Masjid Nabawi