Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi tolak ukur yang dapat mencerminkan sejauh mana efektivitas APBN itu dapat terjaga.
"Pada akhirnya nanti, sampai mana efektivitas APBN kita itu akan tergantung dari bagaimana disiplin kita dalam menggunakan BBM, ini perlu diperhatikan," kata Hatta dalam Seminar Prospek Ekonomi Indonesia 2012 di Jakarta, Senin.
Dalam APBN-P 2011, lanjut Hatta, kuota BBM bersubdisi ditargetkan sebesar 40,4 juta kilo liter. Hingga saat ini jumlah kuota BBM telah melampaui target dan diperkirakan sampai akhir tahun kuota BBM bersubsidi akan mencapai 41,9 juta kilo liter.
Tambahan kuota juga diperkirakan butuh biaya sekitar Rp4,5 triliun sehingga subsidi meningkat dari target semula sebesar Rp129,5 triliun menjadi Rp134 trilirun.
Pemerintah bertekad tahun depan akan menekan anggaran subsidi BBM sekitar Rp100 triliun dengan pengurangan kuota menjadi sekitar 37 juta kilo liter. Hingga saat ini pemerintah belum dapat memastikan kebijakan yang akan diterapkan untuk menekan subsidi BBM 2012 karena belum ada payung hukum yang dikeluarkan.
Di tahun 2011, pemerintah kita membuat asumsi harga ICP 95 dolar AS per barel, tapi kenyataannya sekarang sudah mencapai 111 dolar AS per barel, jadi subsidi over dari budget yang tersedia, kalau konsumsi ini bisa disiplin di 2012 maka banyak sekali kesempatan kita untuk membangun infrastruktur dari pada uangnya tersedot ke dalam BBM.
"Bayangkan, setiap kenaikan harga ICP sebesar satu dollar AS, ini akan mengakibatkan spending subsidi kita bertambah Rp2 triliun bertambah,belum lagi dampak lain yang ditimbulkan, ini perlu dijaga karena mencerminkan efektifitas APBN kita juga," katanya.
Sejauh ini, jelas Hatta, pemerintah masih mencari cara yang paling tepat untuk bisa mengamankan subsidi BBM sesuai dengan kuota dan pagu anggaran di APBN.
Ke depannya, lanjut Hatta, pemerintah akan mencoba opsi pengaturan konsumsi BBM bersubsidi pada bulan April 2012 dengan memasang Radio Frequency Identification (RFID) di setiap SPBU.
Menurutnya, penggunaan RFID dalam pengaturan konsumsi BBM bersubsidi sudah diusulkan oleh Kementerian ESDM, karenanya ia meminta kepada Pertamina untuk membangun infrastruktur RFID dalam tiga bulan ke depan.
(ANT-135/B012)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011