Bandarlampung (ANTARA News) - Sekretaris Daerah Pemerintahan Provinsi Lampung Berlian Tihang mewakili gubernur meminta pemerintah pusat mengusut tuntas dan memberi sanksi pada oknum penyebaran informasi kejadian yang tidak terjadi di Lampung itu.
"Kami minta pemerintah pusat melalui komisi III DPR yang datang ke Lampung untuk mengusut tuntas dan memberi sanksi seberat-beratnya terhadap oknum, apabila ini tidak benar," kata Berlian Tihang, di Bandarlampung, Sabtu malam.
Menurutnya, pihaknya juga terkejut dengan pemberitaan nasional, yang mengungkapkan kasus pembantaian telah terjadi di Mesuji Lampung.
"Secara umum, kondisi Lampung kondusif, kami pastikan tidak ada konflik besar yang menimbulkan keresahan di masyarakat," katanya.
Sementara Aggota Komisi III Ahmad Yani mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung tidak boleh menganggap masalah itu sepele.
"Pemerintah itu harus memberi pengayoman, tidak mungkin kami mau turun ke lapangan hanya untuk persoalan sepele, ini permasalahan yang menyangkut persoalan kemanusiaan, tidak bisa Anda menganggap ini sederhana," katanya.
Sementara Kapolda Lampung Brigjen Pol Joodie Rooeto menegaskan berdasarkan hasil pantauan langsung ke lokasi tidak ada pembantaian di Lampung.
Terkait pembekalan senjata oleh Pamswakarsa, Joodie juga menegaskan, tidak ada pembekalan senjata pada petugas itu.
Suasana hearing cenderung memanas, karena Tim Pencari Fakta (TPF) tidak menemukan jawaban yang memuaskan terkait konflik kemanusiaan yang terjadi di Mesuji, Lampung, sesuai dengan penayangan video yang disampaikan warga di Komisi III DPR beberapa waktu lalu.
Pertemuan akhirnya ditutup pukul 22.48 WIB, tim akan bergerak menuju ke Mesuji selepas Salat Subuh, Minggu (18/12). (ANT-316)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
