Para kepala desa sempat menyampaikan bahwa mereka akan mogok kerja jika RUU Desa tidak segera dibahas," kata Dewi Aryani.
Brebes (ANTARA News) - Aparatur desa di Kabupaten Brebes, Sabtu, mendesak DPR RI secepatnya membahas Rancangan Undang-Undang Desa.
Desakan dari aparatur desa itu mengemuka saat deklarasi "Birokrasi Bersih dan Melayani" yang dilaksanakan oleh Duta UI untuk Reformasi Birokrasi Indonesia, Dewi Aryani, di Brebes, Jawa Tengah.
"Para kepala desa sempat menyampaikan bahwa mereka akan mogok kerja jika RUU Desa tidak segera dibahas," kata Dewi melalui rilis yang diterima ANTARA News, Sabtu (17/12) malam.
Menanggapi desakan dari aparatur desa yang ikut hadir dalam deklarasi itu, Dewi yang juga anggota Komisi VII DPR RI dari PDI Perjuangan itu berjanji akan menyampaikan ke fraksinya.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan IX Jawa Tengah (Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal) itu mengapresiasi desakan dari aparatur desa tersebut. Akan tetapi, RUU Desa merupakan usulan pemerintah, dan sekarang usulan tersebut masih di tangan Presiden.
"Kami di parlemen juga mendesak pemerintah segera mengusulkan secara resmi kepada parlemen agar segera dapat dibahas. Jadi, sekarang bolanya di pemerintah sendiri. Good will pemerintah kami tunggu di Senayan," kata Dewi.
Menurut dia, desakan sudah dilakukan para kepala desa beberapa kali. Namun, belum juga ada pembahasan karena usulan resmi dari pemerintah belum masuk ke DPR RI. "Diharapkan segera RUU Desa diusulkan agar segera dilakukan pembahasan terhadap RUU tersebut," katanya.
Dalam kesempatan itu, Dewi juga menyinggung masalah kelistrikan. Saat ini, menurut dia, masih ada desa-desa di Kabupaten Tegal dan Brebes yang belum mendapat aliran lisrik sehingga perlu percepatan penyalaan listrik.
Pada acara yang dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo dan Guru Besar Administrasi UI Irfan itu, Dewi juga menyinggung masalah fasilitas sekolah, pembangunan infrastruktur pedesaan, pertanian, dan perikanan.
"Soal percepatan penyalaan listrik di desa-desa, pembangunan dan perbaikan fasilitas desa, sekolah-sekolah, hingga pertanian dan perikanan. Itu yang kami bahas dalam acara ini. Dan, kami merangkum semua aspirasi para kepala desa agar mendapatkan masukan secara akurat ekspektasi mereka," kata Dewi.
Ia juga meminta pemerintah daerah agar pelabuhan Tegal yang selama ini kurang berfungsi, difungsikan kembali sebagai penunjang perekonomian masyarakat Tegal.
"Khusus kegiatan di kota Tegal, aspirasi menguat untuk membuka kembali pelabuhan Tegal sebagai pelabuhan kedua setelah pelabuhan Semarang. Ini untuk meningkatkan distribusi potensi-potensi pertanian, peternakan perikanan yang ada di Jawa Tengah dan sebagian Jawa Barat," kata Dewi Aryani
Deklarasi Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilaksanakan oleh Duta UI untuk Reformasi Birokrasi Indonesia itu dihadiri 1.000-an aparatur dari berbagai instansi hadir, dan mereka terlihat antusias melaksanakan deklarasi. Kemudian, acara dilanjutkan dengan dialog terbuka membahas berbagai masalah birokrasi dan perbaikan sistem birokrasi yang bersih.
Deklarasi ditandai dengan seremonial membatik logo Birokrasi Bersih dan Melayani oleh Dewi Aryani disaksikan bupati, wakil bupati, guru besar, anggota DPRD kabupaten, dan ratusan aparatur pemerintahan di Kabupaten Brebes. (Zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2011
