APBD NTB 2012 itu ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD NTB di Mataram, Sabtu.
Sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD NTB Suryadi Jaya Purnama itu, dihadiri Gubernur NTB TGH M. Zainul Majdi, beserta para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov NTB.
Persidangan digelar sejak Jumat (16/12) tengah malam yang baru berakhir Sabtu dini hari, bertepatan dengan HUT ke-53 Pemprov NTB, 17 Desember 2011.
Penetapan APBD NTB 2012 itu dilakukan setelah mendengar pemandangan umum empat komisi di DPRD NTB yang semuanya menyatakan menyetujui rancangan APBD NTB 2012 untuk ditetapkan menjadi APBD 2012.
APBD NTB 2012 yang ditetapkan itu, sebagaimana dibacakan pimpinan sidang Suryadi Jaya Purnama, yakni sebesar Rp2,241 triliun lebih yang dijabarkan dalam 300 program/kegiatan, yang dirinci menjadi anggaran pendapatan sebesar Rp2,241 triliun lebih dan anggaran belanja sebesar Rp2,254 triliun lebih.
Sumber pendapatan yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak).
Rinciannya, PAD direncanakan sebesar Rp721,34 miliar lebih, yang bersumber dari penerimaan dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Sementara dana perimbangan direncanakan sebesar Rp1,46 triliun lebih, yang bersumber dari dana hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp473,89 miliar, yang bersumber dari pendapatan dana hibah.
Untuk anggaran belanja akan diperuntukan bagi belanja pegawai (aparatur) dan belanja pembangunan serta belanja lain-lain sebesar Rp2,254 triliun lebih, terdiri dari belanja tidak langsung yang direncanakan sebesar Rp1,4 triliun lebih, dan belanja langsung yang direncanakan sebesar Rp787,84 miliar lebih.
Belanja tidak langsung direncanakan untuk belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, dan belanja tidak langsung lainnya.
Belanja langsung direncanakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Belanja langsung diprediksi surplus atau terjadi devisit sebesar Rp13 miliar.
Untuk pembiayaan daerah, direncanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp62 miliar yang bersumber dari sisa lebih penghitungan anggaran tahun sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.
Sementara pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan juga Rp49 miliar, yang bersumber dari penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, sehingga surplus Rp13 miliar. Dengan demikian tidak ada sisa lebih pembiayaan tahun anggaran berkenan.
"Ini merupakan sejarah dalam penganggaran daerah yang baru pertama kali menembus angka psikologis diatas dua triliun rupiah," ujar Suryadi yang disambut tepuk tangan peserta sidang istimewa DPRD NTB itu.
Suryadi mengungkapkan bahwa nilai APBD NTB 2012 itu dapat menembus angka dua triliun lebih, karena ada penyaluran dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang melalui pemerintah provinsi.
Sebelumnya, postur APBD NTB 2012 yang digodok mencapai Rp1,76 triliun lebih, yang dirinci menjadi anggaran pendapatan sebesar Rp1,748 triliun lebih dan anggaran belanja sebesar Rp1,733 triliun lebih.
Dengan demikian, terjadi peningkatan nilai APBD NTB lebih dari 400 miliar akibat perubahan aturan yang membolehkan dana BOS disalurkan melalui pemerintah provinsi.
(A058/Z002)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
