KPK amankan bukti dokumen proyek saat penggeledahan di Ambon

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengamankan bukti berupa dokumen proyek hingga catatan aliran uang dari penggeledahan sejumlah lokasi di Kota Ambon, Maluku.

Penggeledahan telah dilakukan pada Kamis (19/5) ini dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel tahun 2020 di Kota Ambon dengan tersangka Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (RL) dan kawan-kawan.

"Dari beberapa lokasi dimaksud, ditemukan dan diamankan bukti antara lain berbagai dokumen proyek hingga catatan aliran uang serta alat elektronik yang diduga kuat memiliki keterkaitan erat dengan perkara ini," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat.

Sejumlah lokasi yang digeledah tersebut, yakni ruang kerja kepala dinas dan ruang sekretaris serta ruang staf Dinas PUPR Kota Ambon, beberapa ruangan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Ambon, beberapa ruangan di Kantor Inspektorat Kota Ambon.

Selanjutnya, beberapa ruangan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ambon, rumah kediaman yang beralamat di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dan rumah kediaman yang beralamat di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.

"Selanjutnya, segera dilakukan analisis menyeluruh atas bukti-bukti ini yang kemudian disita untuk melengkapi berkas perkara termasuk pula akan dikonfirmasi pada para tersangka," katanya.

KPK telah menggeledah beberapa lokasi untuk mencari bukti tambahan terkait kasus dugaan suap tersebut.

Pada Jumat (13/5), KPK menggeledah kantor PT Midi Utama Indonesia (MID) Tbk Cabang Ambon di Kota Ambon. Dari lokasi itu, ditemukan dan diamankan berbagai bukti di antaranya dokumen dan juga alat elektronik.

Berikutnya pada Selasa (17/5), KPK menggeledah sejumlah ruang di lingkungan perkantoran Pemkot Ambon pada gedung A, gedung B, gedung C dan gedung D.

Adapun ruang yang digeledah, yaitu ruang kerja tersangka Richard, ruang kerja Sekretariat Wali Kota Ambon, ruang kerja Kepala Dinas dan Sekretariat Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, ruang kerja kepala dinas dan staf kantor Dinas Perhubungan, ruang kerja kepala dinas dan staf kantor BPKAD, dan beberapa ruangan kerja di kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Dari beberapa lokasi itu, ditemukan dan diamankan berbagai bukti sejumlah dokumen terkait keuangan termasuk catatan aliran sejumlah uang dan bukti alat elektronik.

Lalu, KPK juga telah menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan DPMPTSP Kota Ambon pada Rabu (18/5).

Tim penyidik menemukan dan mengamankan berbagai dokumen terkait berbagai usulan dan persetujuan izin proyek disertai catatan dugaan penentuan nilai "fee" proyek dari dua lokasi tersebut.

Terkait kasus tersebut, KPK menetapkan tiga tersangka, dua di antaranya selaku penerima suap ialah Richard Louhenapessy (RL) dan Staf Tata Usaha Pimpinan Pemkot Ambon Andrew Erin Hehanusa (AEH), dan seorang tersangka lain sebagai pemberi suap yaitu Amri (AR) dari pihak swasta/karyawan Alfamidi Kota Ambon.