Mahasiswa yang bergabung dalam Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (Hipmi) Wakatobi menyampaikan protes tersebut dalam bentuk unjuk rasa di gedung DPRD Sultra di Kendari, Jum`at.
"Saat berkunjung di Wakatobi pada 3 sampai 5 Desemberi 2011, gubernur bukannya melihat kesulitan yang dialami masyarakat di daerah terpencil itu, tapi malah membagi-bagikan uang kepada warga yang hadir di tempat kunjungannya," kata koordinator Hipmi tersebut, La Ode Arman saat menyampaikan orasinya di depan gedung DPRD Sultra.
Jelas tutur Arman, aksi bagi-bagi uang menjelang pemilihan gubernur ini, merupakan upaya gubernur Nur Alam untuk mendapatkan simpati rakyat agar bisa dipilih lagi pada pemilihan gubernur pada November 2012.
"Kami melihat aksi gubernur bagi-bagi uang kepada masyarakat pada setiap kungjungan kerjanya itu, sarat dengan kepentingan politik. Karena itu kami minta DPRD agar mengingatkan gubernur menghentikan aksi bagi uang yang tidak mendidik nmasyarakat itu," katanya.
Menurut dia, di Sultra saat ini masih terdapat 732 desa dari 1.908 desa yang ada, masuk kategori desa miskin dan tertinggal.
Desa-desa miskin dan tertinggal yang tersebar di sembilan kecamatan itu, kata dia, sebagian besar berada di pedalaman kabupaten wilayah kepuluan, termasuk di kabupaten Wakatobi.
"Data desa miskin dan tertinggal itu, dikeluarkan resmi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra pada akhir tahun 2010," katanya.
Dalam laporan tersebut jelas Arman, Bappeda menentapkan desa miskin dan tertinggal menggunakan 14 parameter yang dikeluarkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemen-PDT).
"Di antara 14 parameter itu antara lain, ketersediaan jaringan listrik, jalan, air bersih, fasilitas kesehatan, jaringan komunikasi dan mata pencaharian warga desa. Dari berbagai parameter itu, rata-rata belum tersedia pada 732 desa miskin dan tertinggal tersebut," katanya.
Pada aksi unjuk rasa tersebut koordinator Hipmi menyerahkan pernyataan sikap yang berisi empat butir kepada anggota DPRD Sultra, Poli.
Salah satu butir pernyataan tersebut meminta gubernur Sultra agar dalam setiap kunjungan kerjanya ke daerah-daerah tidak lagi membagi-bagi uang kepada warga akan tetapi mengevaluasi berbagai program pembangunan yang masih jauh dari harapan rakyat.
Butir lain dari pernyataan tersebut meminta gubernur Sultra untuk tidak meyibukkan diri dengan politik pencitraan yang menebar baliho raksasa di seluruh penjuru Sultra, tetapi memperlihatkan karya nyata bagi rakyat.
Anggota DPRD Sultra, Poli yang menerima pernyataan para mahasiswa tersebut menyatakan akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sultra.
"Saya akan membawa aspirasi saudara-saudara ini pada kesempatan pertemuan dengan gubernur atau Pemerintah Provinsi Sultra," katanya. (ANT-227/Y006)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
