Mendagri: demokrasi maju ketika ekonomi maju

Mamuju (ANTARA News) - Mentri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, menyampaikan kehidupan berdemokrasi di negara kita akan maju, ketika ekonomi negara juga telah maju.

Mendagri mengatakan itu saat melakukan pengarahan umum kepada ratusan pejabat pemerintah provinsi Sulbar, didampingi Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Kamis.

Ia mengatakan, jika demokrasi negara kita dewasa ini, belum berlangsung dengan baik dan maju karena ekonomi negara kita juga belum maju.

"Kehidupan di negara kita belum seperti dinegara maju yang kondisi kehidupan demokrasinya sudah maju, demokrasi di negara kita masih standar, karena demokrasi yang tumbuh masih mudah dinilai dengan uang dan masih berbentuk politik balas budi yakni ketika ada yang terpilih menjadi pemimpin, harus memberikan imbalan kepada pendukunnya,"katanya.

Menurut dia, meskipun masyarakat sudah menentukan sendiri calon pemimpinnya melalui pemilihan lansung, namun demokrasi belum terwujud karena pemimpinnya terpilih selalu membuat kebijakan yang murni untuk masyarakat tetapi untuk kepentingan politis.

"Di beberapa daerah pemimpin yang dipilih masyarakatnya bukan karena berdasarkan, kemampuannya memimpin daerah tetapi karena memiliki uang, dilain sisi tim sukses pendukunnya juga memilih bukan karena kecerdasannya tetapi karena ingin menagih imbalan ketika pemimpinnya itu terpilih,"katanya.

Sehingga kata dia, kehidupan demokrasi dinegara kita ini masih ditentukan atas nilai ekonomi berupa materi karena ekonomi negara kita juga belum maju.

"Pendapatan masyarakat kita hanya sekitar 3000 dollar itu jauh sangat rendah kalau mau dikatakan bangsa kita ini ekonominya maju dan sejahtera,"katanya.

Oleh karena itu ia mengatakan, ekonomi negara kita harus dibuat maju kalau mau kehidupan demokrasi kita juga berlansung dinamis dan maju, yakni dengan berupaya meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat menjadi 6000 dollar.

"Kalau ekonomi kita maju maka pendidikan yang saat ini rendah akan meningkat dan masyarakat akan cerdas pula dan mereka akan bisa memilih pemimpinnya meski tanpa uang tapi berdasarkan kemampuan calon pemimpinnya membangun daerah dan negara ini,"katanya.

Sehingga, lanjutnya, pemerintah di Sulbar harus juga membangun ekonomi daerahnya, agar kehidupan demokrasi mulai dari daerah hingga di seluruh bangsa ini dapat terwujud. (MFH/Y006)