Bandar Seri Begawan (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pembangunan KBRI dilakukan secara benar, terbuka dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Saya minta diurus yang benar," kata Presiden di Bandar Seri Bengawan, Selasa, menanggapi keinginan KBRI Brunei membangun ruang pertemuan KBRI. Pada saat pertemuan antara Presiden dan masyarakat Indonesia di sana, Dubes RI untuk Brunei, Herijanto Suprapto mengatakan bahwa KBRI sudah memiliki lahan untuk dibangun ruang pertemuan, namun dananya belum ada. Ia mengharapkan Departemen Keuangan mengucurkan dana pembangunannya. Presiden mengatakan saat ini di Tanah Air sedang mudah sekali beredar masalah KKN dan `katebelece`. "Saya sampaikan, kami ingin pemerintah betul-betul bersih, transparan, responsif dan akuntable," katanya. Saat ini, kata Presiden, masih ada syakwasangka, saling mencurigai seperti kemungkinan adanya KKN dan `kongkalikong`. "Kita buka semuanya secara transparan, jelaskan kepada publik," katanya. Kepada masyarakat di Tanah Air, Presiden meminta agar melihat suatu masalah secara jernih. Jika ada hal-hal yang tidak benar, kata presiden, ada proses dan mekanisme untuk mengetahui apakah hal itu benar atau tidak. Presiden meminta jangan terlalu cepat seseorang dituduh melakukan KKN. Untuk itu Presiden meminta agar tidak ada kesalahan teknis dalam melakukan sesuatu kegiatan. Hal itu agar jangan ada prasangka terjadi KKN, padahal tidak terjadi apa-apa.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006