Pemerintah tidak lagi lakukan lelang SBN

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah memastikan tidak akan menerbitkan surat berharga negara (SBN) hingga akhir tahun karena saat ini pembiayaan melalui penerbitan obligasi dianggap telah memadai untuk menutupi defisit anggaran.

"Masih ada sisa dana atau kelebihan kas sehingga untuk 2011 tidak semua target penerbitan surat berharga negara itu kita penuhi. Saat ini sudah ada pengurangan sebesar Rp6,5 triliun dari penerbitan SBN tahun 2011," ujar Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto di Jakarta, Kamis.

Menurut Rahmat, selain membatalkan rencana lelang pada Desember ini, pemerintah juga membatalkan pinjaman yang terkait perubahan iklim senilai 400 juta dolar AS yang berasal dari ADB, JICA serta AFD Perancis.

"Dengan tidak terserapnya seluruh anggaran belanja, maka kita juga harus mengurangi target financing kita untuk tahun 2011," ujarnya.

Sementara untuk tahun depan, pemerintah tetap menerbitkan secara rutin surat berharga negara sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UU APBN 2012.

"Belum ada rencana untuk mengurangi atau menambah dari target yang sudah ditetapkan. Yang sudah ditetapkan dalam APBN 2012 pasti akan kita laksanakan," kata Rahmat.

Menurut dia, pemerintah akan melakukan penerbitan SBN gross pada awal tahun (front loading strategy) hingga akhir semester I 2012 sebesar 55-60 persen, dengan mempertimbangkan imbal hasil yang akan dibayar serta kondisi perekonomian global saat ini.

"Masih, jadi `front loading strategy` itu masih akan kita terapkan, apalagi tahun depan itu kan kondisi pasar akibat krisis di Eropa mungkin tidak sebaik tahun 2011 ini," ujarnya.

Pemerintah, lanjut Rahmat, tetap akan memprioritaskan penerbitan obligasi untuk pasar domestik karena situasi dalam negeri saat ini sangat kondusif dibandingkan penerbitan untuk pasar global.

"Untuk di dalam negeri, selama ini kita melihat pasarnya masih sangat baik. Tentunya karena kebijakan kita memprioritaskan penerbitan pasar domestik, jadi mungkin akan lebih banyak di pasar domestik dulu baru di pasar internasional," katanya.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) pada 2011, pemerintah merencanakan penerbitan Surat Berharga Negara bruto sebesar Rp211 triliun. Secara netto, penerbitan SBN direncanakan Rp126,65 triliun.

Dari jumlah rencana penerbitan ini, hingga 24 November 2011, pemerintah Indonesia telah menerbitkan SBN sebesar Rp171,3 triliun atau sekitar 81 persen.
(T.S034/E008)