Ketua Umum Apkasindo Perjuangan Alpian Arahman dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, mengatakan dibukanya Kembali eskpor CPO akan menormalkan tata niaga sawit Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit di seluruh Indonesia, yang sempat mengalami lmasalah.
"Baik dari sisi harga yang turun drastis di bawah rata-rata Rp2 ribu rupiah per kilogram dan juga pembatasan pembelian TBS yang di lakukan oleh beberapa perusahaan di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi," kata Alpian.
Sementara itu Ketua Umum Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (Popsi) Pahala Sibuea mendukung langkah Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembenahan regulasi di lembaga BPDPKS.
"Karena kami juga melihat di BPDPKS menjadi salah satu kunci untuk perbaikan pada tata kelola sawit di Indonesia. Misalnya ke depan BPDPKS itu harus fokus mendukung kelembagaan-kelembagaan petani sawit di seluruh Indonesia," katanya.
Pahala Sibuea juga menyingung selama ini BPDPKS banyak dimanfaatkan hanya
untuk kepentingan konglomerat biodiesel. Hal tersebut, lanjut dia, bisa dilihat dari dana BPDPKS Rp137,283 triliun yang dipungut sejak 2015 hingga 2021 sekitar 80,16 persen hanya untuk subsidi biodiesel. Sementara untuk petani sawit hanya sebesar 4,8 persen melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Ketua Umum Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi) Narno tata kelola sawit yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah adanya dukungan kepada kelembagaan petani sawit untuk memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit sampai minyak goreng dengan memanfaatkan keberadaan dana sawit yang dikelola oleh BPDPKS.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis, mengumumkan kebijakan pemerintah untuk membuka kembali ekspor minyak goreng dan bahan bakunya mulai 23 Mei 2022, setelah sempat dilarang sejak 28 April lalu.
Baca juga: GAPKI: Pembukaan ekspor jamin keberlanjutan industri sawit nasional.
Baca juga: Moeldoko terima asosiasi petani sawit bahas larangan ekspor CPO
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
