Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo dan Rektor IPB Herry Suhardiyanto menandatangani kesepakatan bersama kedua pihak di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta.
Lingkup kerja sama kedua pihak akan meliputi sejumlah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau kecil yakni penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu dan teknologi; pengabdian masyarakat; pertukaran data dan informasi; serta pertukaran tenaga ahli.
"Kami akan berusaha menghasilkan karya inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir," kata Herry.
Ia melanjutkan, pihaknya akan mendukung pelaksanaan program kementerian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memperkuat industri perikanan.
"Desa dan industri dapat saling memperkuat, industri bisa menjadi penghela pembangunan ekonomi pedesaan," katanya.
Sementara Sharif mengatakan penguatan ketahanan masyarakat pesisir secara sosial, ekonomi dan lingkungan tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah karena sampai sekarang angka kemiskinan di kawasan pesisir masih tinggi.
Menurut data pemerintah, tahun 2010 jumlah penduduk miskin yang tersebar di 10.640 desa pesisir di seluruh Indonesia.
Selain itu, infrastruktur desa dan kesehatan lingkungan di kawasan pesisir belum memadai dan tingkat kerusakan sumber daya alamnya juga cukup tinggi.
Sementara desa pesisir yang terjangkau program pembangunan perikanan hingga saat ini baru 4.000 desa.
Sharif mengatakan, salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah mulai menerapkan PDPT tahun depan.
"Ini akan menjadi pendukung kebijakan industrialisasi perikanan," katanya.
Dijelaskan pula bahwa sasaran PDPT adalah 162 desa pesisir di 54 kabupaten/kota yang terpilih dari 6.639 desa pesisir yang belum terjangkau program pembangunan perikanan dan kelautan.
Program yang dijalankan diantaranya akan mencakup peningkatan sumber daya manusia, pelatihan ketrampilan usaha, perluasan mata pencarian alternatif, pembangunan infrastruktur dan rehabilitasi kawasan pantai serta pengurangan risiko dan dampak perubahan iklim.
Sharif optimistis desa pesisir tangguh di setiap wilayah dapat terwujud bila ada keselarasan program antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.
Secara terpisah menanggapi peluncuran kawasan pesisir, Y Paonganan dari Indonesia Maritime Institute (IMI) menyatakan desa pesisir tangguh adalah kekuatan dalam membangun sebuah negara maritim.
"Untuk menjadi negara maritim yang kuat perlu dibangun dari bawah, sehingga sudah tepat jika masyarkat peisisir harus tangguh, dan IMI siap untuk mengawal program ini agar berjalan dengan baik dan tepat sasaran," kata Doktor lulusan IPB itu.
Sedangkan, dalam pemaparannya Staf Khusus Presiden Bidang Bencana Andi Arief mengatakan bahwa program tersebut sangat pantas untuk didukung.
"Pengembangan desa pesisir tangguh adalah program yang baik dan akan kita dukung bersama untuk dapat terealisasi dengat tepat waktu," kata Andi Arif di hadapan peserta di KKP.
Andi Arief mengatakan, bahwa faktor potensi ancaman bencana alam terutama gempa dan tsunami harus menjadi perhatian juga, terutama budaya mitigasi termasuk menggali dan memanfaatkan kearifan lokal. "Biar tak seperti kata pepatah, kemarau setahun hilang karena hujan sehari," tegasnya seraya menyatakan program ini akan dilaporkan ke Presiden SBY.
(T.M035/M019)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
