Pj. Gubernur Sulbar minta diberi 6 bulan benahi masalah pembangunan

Setelah itu saya siap dievaluasi

Mamuju (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Akmal Malik minta diberi waktu hingga 6 untuk membereskan kekurangan dan menyelesaikan masalah pembangunan di provinsi ini.

"Berikan saya waktu 6 bulan untuk membenahi segala kekurangan dan mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan dan yang diharapkan masyarakat mengenai pembangunan Sulbar. Setelah itu saya siap dievaluasi," kata Akmal Malik di Mamuju, Kamis.

Akmal yang masih menjabat Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu mengatakan tuntutan mahasiswa di Sulbar yang menginginkan pembangunan lebih baik dari pemerintah sebelumnya telah dicatat dan akan diwujudkan secara bersama.

Menurut dia, segala tuntutan mahasiswa merupakan hal yang baik untuk kemajuan pembangunan di Sulbar, namun membutuhkan waktu untuk melakukan pembenahan untuk mewujudkannya.

Ia menyampaikan bahwa kelemahan pembangunan di Sulbar tidak berdasarkan data sehingga itu akan menjadi langkah awal dalam melaksanakan pembangunan, yakni menyiapkan pembangunan dengan berbasis data.

"Tuntutan mahasiswa yang tidak puas dengan pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan sebelumnya adalah terkait masalah data yang tidak terpenuhi sehingga ini yang seharusnya dievaluasi terlebih dahulu dan itu adalah tugas pemerintah saat ini," kata Akmal.

Ia juga mengatakan akan melakukan evaluasi pejabat pemerintah pada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Sulbar yang dinilai tidak mampu menjalan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Saya berjanji akan melakukan evaluasi pejabat OPD demi suksesnya pembangunan di Sulbar. Namun berikan saya waktu berbuat karena saat ini baru sepekan saya menjadi Penjabat Gubernur Sulbar," ujarnya.

Sementara itu ratusan mahasiswa di Mamuju telah menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Penjabat Gubernur Sulbar untuk diselesaikan.

Tuntutan para mahasiswa, antara lain, infrastruktur jalan yang tidak memadai seluruh Kabupaten di Sulbar, penanganan bencana pemerintah Sulbar yang dinilai buruk, tingginya angka kemiskinan, dan rendahnya pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, mahasiswa juga meminta mutu pendidikan ditingkatkan, pelayanan kesehatan dimaksimalkan, serta penanganan permasalahan sampah di Kabupaten Polman.