Konsumsi rapat di pemprov tidak lagi menyajikan buah-buahan impor dan makanan dari luar daerah lainnyaPangkalpinang (ANTARA) - Pejabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin mewajibkan konsumsi makanan dan buah-buahan pada rapat di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) dengan menggunakan produk lokal, guna mengoptimalkan pembelian produk dalam negeri di pemerintah daerah itu.
"Konsumsi rapat di pemprov tidak lagi menyajikan buah-buahan impor dan makanan dari luar daerah lainnya," kata Ridwan Djamaluddin di Pangkalpinang, Rabu.
Larangan belanja buah-buahan impor untuk konsumsi rapat di lingkungan Pemprov Kepulauan Babel itu, Ridwan Djamaluddin sampaikan setelah menghadiri rapat koordinasi pengawasan dan percepatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah yang dihadiri Kapolda, Kejati, bupati dan wali kota se-Provinsi Kepulauan Babel di BPKP Provinsi Kepulauan Babel.
"Rakor ini ini semangatnya adalah sebagai perjuangan baru. Jangan sampai produk dalam negeri tidak digunakan, tidak laku karena tidak dipakai," ujarnya.
Menurut dia, orang bisa membuat, tetapi mereka akan sukses jika produknya berkualitas dan dipakai masyarakat.
Baca juga: Menperin serukan belanja pemerintah dioptimalkan untuk produk lokal
"Masyarakat harus beli produk lokal dan ini bukan soal kampanye pemerintah tetapi masyarakat harus menjadikan ini bagian dari kehidupan sehari-hari," katanya.
Kepala Perwakilan BPKP Bangka Belitung Faeshol Cahyo Nugroho menyebutkan hasil monitoring hingga 16 Mei 2022 pukul 08.24 WIB diketahui realisasi belanja produk dalam negeri di pemerintah daerah se-Babel masih nihil. Diduga pemda belum merealisasikan atau memang belum diinput di aplikasi Siswas P3DN.
Masih nihilnya belanja penggunaan produk dalam negeri pemda ini diketahui bahwa 4 dari 8 pemda se-Provinsi Kepulauan Babel telah menetapkan SK Tim P3DN dan baru 2 pemda yang telah menetapkan SK Pengelola Katalog Lokal dan 1 pemda yang telah memiliki katalog Lokal.
"Kami berharap BPKP dan semua sektor pemangku kepentingan untuk dapat terus berkolaborasi untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi peningkatan P3DN dan pemberdayaan UMKM ini," katanya.
Baca juga: Sandiaga ingatkan K/L jangan PHP, realisasi beli produk dalam negeri
Baca juga: Presiden Jokowi intruksikan Pj Gubernur Babel membenahi tambang timah
Pewarta: Aprionis
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2022
