DPRD minta manajemen TransJakarta reduksi angka kecelakaan

ada rencana kenaikan anggaran untuk pembinaan operator, dari Rp1,4 triliun di tahun 2022 menjadi Rp3,1 triliun di tahun 2023

Jakarta (ANTARA) - Komisi C DPRD DKI Jakarta minta manajemen TransJakarta mereduksi angka kecelakaan armada bus milik perusahaan ini mengingat sepanjang tahun 2021 sudah terjadi 508 kasus kecelakaan.

Anggota Komisi C DPRD Jakarta Khoirudin menduga tingginya angka kecelakaan tersebut akibat minimnya pembinaan dari pihak manajemen kepada operator mitra, sehingga perlu ada upaya serius dari BUMD itu.

"Jangan-jangan tingginya angka kecelakaan karena kurangnya pembinaan akibat kurangnya anggaran. Maka kita ingin porsi anggaran signifikan agar tingkat kecelakaan bisa turun minimal 50 persen," ujarnya di Jakarta, Rabu.

Khoirudin juga meminta agar PT TransJakarta mengelola manajemen transportasi secara profesional dengan inspeksi rutin sesuai standar operasional terhadap armada bus dan pramudi.

"Kami ingin TJ (PT TransJakarta) lebih profesional sehingga bisa maksimal melayani kebutuhan masyarakat dalam perpindahan perjalanan. Mestinya TJ melakukan kontrol yang ketat sehingga angka kecelakaan tidak begitu tinggi lagi," ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi C Eneng Malianasari berharap TransJakarta lebih matang dalam membuat program untuk menekan angka kecelakaan. Mengingat jumlah penumpang bus Transjakarta akan terus meningkat di era pascapandemi COVID-19.

"Ke depan harus ada plan dan persiapan yang lebih matang lagi agar tingkat kecelakaan dapat ditekan," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Mochammad Yana Aditya menjelaskan memang ada rencana kenaikan anggaran untuk pembinaan operator, dari Rp1,4 triliun di tahun 2022 menjadi Rp3,1 triliun di tahun 2023.

"Kami dari TransJakarta menganggarkan pembinaan operator untuk 2022 sebesar 63 persen dari total PSO yang diberikan dari Rp2 triliun. Lalu rencana untuk 2023 beban pembinaan operator sebesar 73 persen dari total pengajuan PSO kita yakni sebesar Rp3,1 triliun," tuturnya.

Adapun anggaran tersebut digunakan untuk mengoptimalkan program fit to work, perbaikan tempat istirahat dan pelatihan untuk para pengemudi.

"Detail di lapangan, ada check-in kesiapan pengemudi tiap hari. Kedua penyiapan tempat istirahat pengemudi, agar semakin fit. Ketiga pelatihan pengemudi, karena masih banyak pengemudi yang memiliki keterampilan yang khusus untuk mengemudi dalam jalur," tuturnya.
Baca juga: MTI sebut tarif integrasi dibutuhkan untuk transisi pandemi ke endemi
Baca juga: Pakar dorong integrasi tarif JakLingko segera diimplementasikan
Baca juga: DPRD DKI berencana bahas kembali soal tarif integrasi