KKP gandeng MDPI wujudkan perdagangan adil untuk nelayan

Kenapa kita perlu bekerja sama dengan MDPI, karena kita tahu, mereka memiliki track record dalam mengembangkan skema fair trade

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) untuk memperkuat ketertelusuran logistik ikan serta mengembangkan perdagangan yang adil bagi nelayan.

"Kenapa kita perlu bekerja sama dengan MDPI, karena kita tahu, mereka memiliki track record dalam mengembangkan skema fair trade," kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Artati Widiarti, dalam rilis di Jakarta, Rabu.

Artati mengungkapkan skema perdagangan adil bertujuan untuk memberikan insentif berupa dana premium bagi nelayan dengan mengutamakan keberlanjutan sumber daya ikan.

Dengan pendampingan dari MDPI ini, pada tahun 2014, kelompok nelayan Pulau Buru telah memperoleh sertifikat USA-Fair Trade Tuna Handline yang pertama di dunia sekaligus menjadi bagian integral sertifikasi eco-labelling Marine Stewardship Council (MSC).

Hasilnya, 123 nelayan kecil penangkap ikan tuna sirip kuning (yellowfin tuna) di Pulau Buru berhasil meraih sertifikasi eco-labelling Marine MSC.

"Tentu ini bukti nyata bahwa keberlanjutan bisa berdampingan dengan kesejahteraan nelayan," jelasnya.

Melalui kerja sama ini, Artati berharap MDPI bisa berkolaborasi dalam penguatan kelembagaan korporasi nelayan, pemasok, dan Unit Pengolahan Ikan, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi ketertelusuran.

Selain itu, KKP-MDPI berkomitmen untuk melakukan penguatan pemasaran dan promosi, khususnya pasar ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia yang berasal dari nelayan, terutama nelayan kecil. "Ini pekerjaan besar, kita harus mengawal keberlanjutan dan kesejahteraan nelayan-nelayan kecil," ujar Artati.

Ketua MDPI Saut Tampubolon menyebutkan melalui kerja sama ini setidaknya akan menjawab sejumlah isu besar yang menjadi perhatian pasar ekspor terkait praktek pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Saut memaparkan beragam isu tersebut, adalah kualitas ikan, kesejahteraan nelayan (termasuk karyawan Unit Pengolahan Ikan), keberlanjutan sumber daya ikan, dan ketertelusuran produk perikanan.

Artati juga menyebutkan pihaknya telah melakukan penandatangan kerja sama dengan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia (YKCI) dalam rangka mendukung hilirisasi komoditas rumput laut, meliputi peningkatan nilai tambah, pengelolaan rantai pasok, promosi dan pemasaran, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, serta peningkatan akses pembiayaan.

"Kerja sama ini tidak kalah penting mengingat rumput laut adalah salah satu komoditas prioritas ekspor dari Indonesia," katanya.

Ketua YKCI Meyza Irmadhiany menyambut baik kerja sama dengan KKP dan menyatakan kerja sama ini akan mengembangkan investasi industri rumput laut yang bernilai positif terhadap lingkungan yang dapat diterima baik oleh masyarakat lokal maupun internasional.