Pertamina usulkan dividen 20-30 persen

Tidak hanya Pertamina, hampir seluruh BUMN ingin dividennya diturunkan

Jakarta (ANTARA News) - PT Pertamina (Persero) berharap setoran dividen untuk pemerintah bisa diturunkan dari 50 persen menjadi 20 hingga 30 persen dan akan memanfaatkan dana dari selisih penurunan itu untuk keperluan ekspansi.

"Kalau bisa setoran dividen Pertamina mulai tahun ini (2012) bisa dikurangi," kata Komisaris Utama Pertamina Sugiharto disela Rapat Koordinasi Kementerian BUMN dan BUMN di Gedung Pertamina di Jakarta, Senin.

Menurut Sugiharto, saat ini dividen "pay out ratio" Pertamina mencapai di atas 50 persen dari laba bersih perseroan tahun berjalan.

Pada tahun 2011 PT Pertamina menargetkan laba bersih sekitar Rp21 triliun, sementara hingga kuartal III 2011 sudah mencapai sekitar Rp17,7 triliun.

Dengan demikian perusahaan migas "plat merah" ini harus menyisihkan bagian laba sekitar Rp10,5 triliun untuk APBN.

Sugiharto menuturkan, usulan pengurangan dividen tersebut sejalan dengan arahan Kementerian BUMN agar dalam pengelolaan perusahaan dapat mengalihkan biaya operasional (operational expenditure/opex) menjadi belanja modal (capital expenditure/capex).

Memaksimalkan opex menjadi capex pada BUMN selain untuk meningkatkan kinerja perusahaan juga diharapkan untuk kepentingan pembiayaan APBN.

"Dengan penurunan dividen seperti yang kami usulkan, maka antara opex dan capex Pertamina akan seimbang," ujarnya.

Sementara itu Dirut Pertamina Karen Agustiawan menuturkan setiap tahun Pertamina mengeluarkan opex sekitar Rp487 triliun, sekitar 86 persenya untuk pengadaan dan distribusi BBM.

Menanggapi usulan penurunan dividen tersebut, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan bahwa permintaan Pertamina tersebut sangat masuk akal. "Tidak hanya Pertamina, hampir seluruh BUMN ingin dividennya diturunkan."

Mantan direktur utama PLN itu mengisyaratkan bahwa permintaan penurunan dividen Pertamina 2011 belum akan disetujui.

"Saya tidak menyatakan setuju, karena dividen itu diputuskan pemegang saham pemerintah (Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN--red)," ujarnya.

(R017/B012)