Penegakan HAM perlu diimbangi kesejahteraan

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono mengatakan bahwa penegakan hak asasi manusia harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Bagaimana kita bisa mendapatkan suatu penerapan HAM yang penuh atau hak sipil maupun politik yang penuh, kalau manusia-manusia ini ketinggalan dari sisi lain, mereka masih miskin, mereka tidak berpendidikan," kata Wapres saat memberikan pengarahan peserta lokakarya hak asasi manusia di Istana Wapres di Jakarta, Sabtu.

Menurut Wapres, penegakan HAM haruslah terintegrasi dengan semua lini dalam pembangunan. Keseimbangan antarsemua lini perlu dijaga.

"Jadi memang harus ada keseimbangan ini, tidak boleh beberapa aspek utama ini tertinggal jauh dari yang lainnya. demikian juga kebalikannya, bagaimana kita bisa mendapatkan perbaikan dari standar hidup kita," kata Wapres.

Wapres menambahkan, Indonesia sebagai negara yang baru merdeka 66 tahun masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam bidang HAM untuk diselesaikan.

Penerapan HAM, menurut Wapres, tidak bisa serta merta dilakukan sepihak, sebab pada kenyataanya dalam bernegara banyak hal yang harus diperhatikan.

"Jangan berasumsi bahwa semuanya sudah beres, lalu kita terapkan dengan anggapan bahwa semua institusi beres, bahwa masyarakat yang diterapi HAM ini tidak punya beban-beban sejarah di masa lampau yang masih terbawa, kultur yang terbentuk," kata Wapres.

Selain itu, kata Wapres, sampai dengan saat ini, Indonesia juga masih terus berproses untuk membentuk integrasi bangsa secara utuh.

"Proses ini belum tuntas dari berbagai segi, ekonomi, sosial politik, jangan kita menganggap proses sudah selesai, terus yang kita lakukan, terapkan saja," kata Wapres.

Sementara itu, dalam acara yang juga untuk menyambut hari HAM sedunia tersebut juga dihadiri oleh Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim dan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin.

(M041)