Wa Ode Nurhayati ketahui dirinya dicekal dari wartawan

Kendari (ANTARA News) - Anggota DPR RI dari Sulawesi Tenggara Wa Ode Nurhayati mengaku mengetahui dirinya dicekal ke luar negeri oleh Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari wartawan.

"Saya mengetahui pencekalan ke luar negeri oleh Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM itu, dari wartawan," katanya saat dihubungi melalui telepon dari Kendari, Jumat.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu belum bersedia mengomentari soal pencekalan dirinya ke luar negeri.

"Saya sendiri belum paham dengan pencekalan ke luar negeri itu, sebab sejauh ini saya tidak bermasalah hukum. Kita tunggu saja perkembanganya," katanya.

Sementara itu, Arbab Paproeka, kerabat dekat Wa Ode yang dihubungi melalui telepon mengatakan, pencekalan Wa Ode ke luar negeri terkait dugaan suap di Badan Anggaran DPR yang saat ini sedang diselidiki oleh KPK.

"Wa Ode yang membongkar kasus dugaan adanya suap di Badan Anggaran DPR, diduga ikut terlibat dalam mafia anggaran oleh KPK," katanya.

Menurut Arbab, pencekalan terhadap Wa Ode oleh Ditjen Imgrasi atas permintaan KPK tersebut sangat aneh, karena sampai sejauh ini, Wa Ode belum pernah dimintai keterangan.

"Kebijakan KPK meminta pencekalan Wa Ode ke luar negeri itu, merupakan kebijakan yang sewenang-wenang karena bertentangan dengan aturan, sebab Wa Ode sebagai orang yang membongkar kasus mafia anggaran tersebut mestinya mendapat perlindungan dari aparat hukum," katanya.

Arbab yang juga mantan anggota Komisi III DPR RI itu menduga kuat ada oknum tertentu mencatut nama Wa Ode Nurhayati dalam mafia anggaran di Badan Anggaran DPR tersebut.

Oknum tersebut, kata dia, bergerilya meminta uang kepada kepala daerah, dengan "iming-iming" akan mengucurkan anggaran lebih besar ke provinsi atau kabupaten bersangkutan.

"Oknum tertentu itu dalam meminta uang kepada para kepala daerah, kemungkinan besar membawa-bawa nama Wa Ode Nurhayati," katanya.

Padahal, ujarnya, Wa Ode tidak tahu-menahu dengan permintaan dana dari para kepala daerah .
(ANT-227/S023)

5 Januari 2012

sistem hukum indonesia yg begitu bobrok sangat memungkinkan bagi para pelanggar hukum utk memutar balikkan fakta...karena hukum kita tdk melihat apa yg sebenarnya terjadi, tetapi apa bukti yg terlihat.... Wa Ode Nurhayati sebagai orang yg menjadi korban dari kebobrokan sistem hukum kita..... kesimpulan terakhir saya...Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan pancasila...tetapi pantatcina...tdk ada hukum karena yg ada adlh kompromi atas nama hukum..... ganti idiologi saja..biar lebih jantan...

0 0 Balas LaporkanHapus
11 Desember 2011

pastinya ada yang kurang puas atas buka2annya dari bunda kita wa ode tersebut

0 0 Balas LaporkanHapus
10 Desember 2011

Saya selaku anak bangsa yang menginkan keadilan dan penegakan supermasih hukum dinegeri ini tentunya sangat kesal dengan ketetpan yang dikeluarkan oleh KPK terhadap penetapan dugaan suap.... artinya bahwa kita mesti bersyukur karna ko wa ode yang ungkap semua kebusukan badan anggaran din tubuh DPR malah dia sendiri yang ditetpkan sebagai penerima suap kan nda masuk akal mengungkik kesalahan sendiri pastinya ada oknum yang sengaja untuk merusaki nama baik wa odenurhayati..... apalagi jelas ketakukan apalagi kt tau anehnya negeri ini takut pada mereka yang tegas dan tdk takut membongkar kasus seperti wa ode..... mestinya dia di contoi bukan di fitna dan di habisi.

0 0 Balas LaporkanHapus