2011, tahun sanksi bagi Suriah dan Iran

Jakarta (ANTARA News) - Keduanya berada di wilayah yang berbeda sekalipun bertetangga, tapi mereka menghadapi masalah yang sama; satu negara --selain menghadapi protes dari dalam-- juga menghadapi tekanan dari luar; yaitu sama-sama menghadapi sanksi dari luar.

Awal Desember 2011, Inggris mendesak negara lain Eropa agar mengucilkan Iran secara ekonomi saat menteri luar negeri Uni Eropa berkumpul untuk menyepakati tindakan baru berskala luas terhadap Teheran karena keprihatinan baru mengenai program nuklirnya --yang dicurigai "bertujuan menghasilkan senjata nuklir".

Masalah nuklir Iran telah membuat negara yang dipimpin oleh Presidan Mahmoud Ahmadinejad tersebut terus-menerus menghadapi kemelut dengan Barat, terutama dengan Amerika Serikat --yang pada 1950-an membantu Iran merintis energi nuklir.

Di Jazirah Arab, Presiden Suriah Bashar al-Assad --yang dilahirkan di Damaskus pada 11 September 1965 dan menjadi presiden Suriah pada 20 Juni 2000-- sejak 26 Januari menghadapi protes yang menyerukan pembaruan politik dan penegakan kembali hak asasi manusia, serta diakhirinya keadaan darurat yang telah diberlakukan sejak 1963.

Akibat protes itu, terjadi lah bentrokan antara warga sipil dan militer dan, menurut PBB, peristiwa tersebut telah menewaskan 4.000 orang.

Apa yang menjadi masalah di kedua negara yang dipisahkan oleh Teluk tersebut menarik perhatian Barat --yang merasa "gatal tangan" untuk ikut campur.

Pada awal Desember, Menteri Luar Negeri Inggris William Hague menyampaikan terima kasih kepada negara anggota Uni Eropa atas "dukungan simpatik" mereka setelah penyerbuan Kedutaan Besar Inggris di Teheran. Saat itu ia mengatakan, "Saya berharap kita hari ini menyepakati tindakan tambahan yang akan meningkatkan tekanan ekonomi atas Iran."

Ia mengusulkan "tekanan ekonomi sah dan damai terutama ditujukan untuk meningkatkan pengucilan atas sektor keuangan Iran".

Tekanan bertambah kuat atas Teheran setelah Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) menyatakan Iran "mungkin sedang berusaha membuat senjata nuklir". Laporan tersebut tentu saja memicu beragam reaksi termasuk kemungkinan itu dijadikan dalih untuk memerangi negara Persia tersebut dan membuat tekad Israel makin bulat untuk melancarkan serangan.

Laporan 25 halaman IAEA pada Selasa (8/11), yang dibuat selama satu dasawarsa, menambah kuat keyakinan semua musuh Iran. Badan pengawas atom PBB tersebut menyatakan ada bukti yang dapat dipercaya bahwa "Iran telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan senjata nuklir" setidaknya sampai akhir 2003.

Iran secara tegas telah berkeras ambisi nuklir negara Persia itu semata-mata bertujuan menghasilkan energi, dan mereka tak memiliki rencana memperkaya uranium untuk membuat senjata nuklir. Barat, terutama Amerika Serikat dan sekutu tereratnya --negara Yahudi-- malah berpendapat sebaliknya.

Dan, Menteri Luar Negeri Jerman Guido Westerwell, yang mendukung tindakan untuk memperketat pengucilan ekonomi atas Iran, mengatakan tujuan tindakan itu harus bisa "mengeringkan sumber keuangan Iran".

Para menteri Eropa tersebut, menurut laporan media internasional, berharap bisa membekukan aset Iran dan melarang sebanyak 143 pengusaha serta 37 orang lagi untuk melakukan perjalanan.

Tindakan itu akan ditujukan kepada "mereka yang memiliki kaitan dengan atau memberi dukungan bagi kegiatan sensitif penyebaran nuklir Iran".

Kebanyakan masyarakat internasional khawatir program nuklir Iran adalah "kedok bagi upaya untuk memiliki kemampuan senjata nuklir", kendati Teheran telah berulangkali membantahnya dan menyatakan program tersebut semata-mata berujuan medis dan menghasilkan energi sipil damai.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton --yang memimpin pembicaraan global dengan Iran mengenai masalah nuklir yang sensitif-- mengatakan ia masih menunggu surat dari pihak Iran setelah ia menawarkan untuk melanjutkan perundingan.

Saat mendesak 27 negara Uni Eropa agar memperketat sanksi setelah serangan terhadap Kedutaan Besar Inggris, Ashton menyatakan sudah tiba waktunya "untuk memperlihatkan secara jelas kepada Iran bahwa kita sangat serius".

Namun, Eropa masih terpecah mengenai perluasan daftar hitam bagi pembekuan aset bank sentral dan sektor perminyakan di negara Persia itu.

Inggris, Jerman dan Prancis serta Swedia mendukung larangan pembelian minyak dari Iran, tapi Spanyol, Yunani dan Italia sangat tergantung atas sumber daya alam tersebut, "sehingga takkan ada sanksi yang diumumkan atas sektor perminyakan pada Kamis (1/12)".

Meskipun William Hague merasa "yakin akan ada pembahasan mengenai sanksi minyak. Saya kira akan ada beragam pandangan, saya tak tahu apa hasil dari apa yang akan terjadi".

Hague menyampaikan kembali pengutukan Inggris dan menyambut baik tindakan Prancis, Jerman serta Belanda untuk menarik duta besar mereka dari Iran.

Menteri Luar Negeri Swedia Carl Bildt menyatakan negaranya "tekejut dan khawatir" oleh kejadian itu, yang menjadi tanda "sangat mengkhawatirkan" mengenai kekuatan politik tertentu di Teheran.

Bildt juga menyatakan akan mendukung embargo minyak mentah Iran, yang pada 2010 berjumlah 5,8 persen dari total import Uni Eroap, sehingga negara tersebut menjadi pemasok kelima saat itu setelah Rusia, Norwegia, Libya dan Arab Saudi.

Namun peningkatan tekanan hanya akan menambah kuat penentangan dari dalam negeri bagi Iran untuk memasuki dialog atau mundur dari posisinya, sebab itu akan memperlihatkan kelemahan yang mereka percaya dapat dimanfaatkan oleh barat.

Pergolakan politik menimbulkan kondisi yang "praktis tak mungkin" bagi para pemimpin Iran untuk memperlihatkan keluwesan sebab mereka menghadapi resiko diserang oleh pesaing mereka di dalam negeri.

Kondisi tersebut juga memicu spekulasi baru bahwa negara Yahudi --yang memandang program nuklir Iran sebagai ancaman kuat-- mungkin melancarkan serangan "pre-emptive" terhadap lokasi nuklir Iran.

Tapi Iran dapat mengandalkan dukungan dari Rusia dan China, yang menentang sanksi lebih lanjut terhadap negara yang memiliki hubungan komersial kuat dengan mereka.

Suriah

Sementara itu sanksi ekonomi yang dijatuhkan Liga Arab atas Suriah merupakan upaya untuk meningkatkan tekanan atas pemerintah, tapi kekhawatiran meningkat bahwa dampaknya akan membahayakan kepentingan negara lain sama seperti yang dihadapi Suriah.

Menurut ahli ekonomi dan pejabat Suriah, yang dilaporkan media internasional, sanksi itu akan memiliki dampak kecil pada ekonomi Suriah --yang mampu mencukupi dirinya sendiri-- tapi akan memberi peluang bagi peningkatan daya tahan diri kepada kaum industrialis di Suriah.

Wakil Menteri Perhubungan Suriah Mahmoud Zanboua mengatakan kepada Xinhua sanksi atas import Suriah akan mendorong produksi lokal sebab produksi lokal akan menikmati pasan eksklusif tanpa persaingan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jordani Mohammed Kayed belum lama ini menyatakan negaranya akan sangat terpengaruh oleh sanksi terhadap Suriah dan telah meminta Liga Arab agar mengeluarkan sektor perdagangan dan penerbangan dari sanksi tersebut.

Menurut Menteri Perdagangan dan Perindustrian Jordania Sami Qammo, volume perdagangan Jordania dengan Suriah sejak 2000 telah meningkat jadi tujuh miliar dolar AS, termasuk dua miliar dolar AS dari eksport ke Suriah dan lima miliar dolar AS import dari Suriah.

Sementara itu Turki, tetangga Suriah di utara dan salah satu pendukung kuat sanksi atas Damaskus, akan menjadi satu-satunya pihak yang kalah setelah Suriah membatalkan kesepakatan zona perdagangan bebas antara kedua negara, kata Hamdi al-Abdallah, seorang pengulas ekomoni sebagaimana dikutip Xinhua.

Pemerintah Suriah, Ahad (4/12), mengumumkan Damaskus telah memutuskan untuk membekukan kesepakatan zona perdagangan bebas sebagai pembalasan atas sanksi ekonomi Turki baru-baru ini.

Banyak pengusaha Suriah gembira dengan keputusan itu, dan menyatakan kesepakatan tersebut dirancang oleh pemerintah lama Suriah "untuk kelas borjuis yang berusaha menggolkan sasarannya dengan mengorbankan masyarakat miskin dan bawah".

Kantor berita resmi Suriah, SANA, Selasa (6/12), melaporkan volume perdagangan Suriah dengan Turki melonjak dari 400 juta dolar pada 2004 jadi 2,2 miliar dolar AS pada 2010, dan Turki menerima sebanyak 70 persen dari hasil itu.

Lebanon dan Irak --dua mitra besar lain perdagangan Suriah-- telah lebih berhati-hati mengenai dampak sanksi atas ekonomi mereka. Kedua negara tersebut tak memberi suara yang mendukung sanksi selama pertemuan Liga Arab satu pekan sebelumnya.

Volume perdangan antara Suriah dan Irak berjumlah dua miliar dolar AS pada 2010 dan diperkirakan mencapai tiga miliar dolar AS sampai akhir 2011, dan sebanyak sepertiga eksport Suriah mengalir ke Irak, kata SANA.

Lebanon menyatakan negara itu tak bisa ikut dalam rejim sanksi terhadap Suriah, sebab Damaskus adalah satu-satunya jalan darat menuju negara Teluk bagi Lebanon.

Menteri Ekonomi Suriah Mohammad Nidal ash-Shaar mengatakan sehari setelah Liga Arab menyetujui sanksi bahwa tindakan Liga Arab tersebut adalah preseden berbahaya yang akhirnya akan memiliki dampak besar terhadap warganegara Suriah. Perhimpunan regional itu pada Ahad 27 November 2011 menjatuhkan sanksi eknomi baru atas Suriah.

Namun, "kami akan mengandalkan sumber daya ekonomi kami dan memperkuatnya", kata Menteri Ekonomi Suriah tersebut.

Liga Arab juga mengincar 17 tokoh senior Suriah sebagai sasaran sanksinya, termasuk saudara laki-laki Presiden Suriah Bashar al-Assad --Maher al-Assad, beberapa menteri dan jutawan telekomunikasi Rami Makhluf, yang juga adalah sepupu Bashar.

Dalam tindakan yang tak pernah dilakukan sebelumnya, blok pan-Arab tersebut pada Ahad (27/11) mensahkan rancangan sanksi terhadap Suriah guna menekan Damaskus agar mengakhiri penindasan mematikannya terhadap pemrotes.

Sanksi itu juga meliputi pembekuan aset pemerintah, pembekuan kerja sama dengan bank sentral Suriah dan penghentian pendanaan berbagai proyek di negeri tersebut.
(T.C003)