Jakarta (ANTARA News) - Rapat Pimpinan (Rapim) Tentara Nasional Indonesia (TNI) 2006, Senin (27/2), akan membahas berbagai agenda, khususnya penggunaan hak pilih prajurit pada Pemilu 2009. "TNI untuk saat ini, menetapkan dua alternatif menyikapi penggunaan hak pilih prajurit. Pertama tidak memilih seperti pada Pemilu 2004, dan kedua, menggunakan hak politiknya pada Pemilu 2009," kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen TNIB Kohirin Suganda, di Jakarta, Senin. Dihubungi sesaat sebelum Pembukaan Rapim TNI oleh Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, ia mengatakan jika diputuskan anggota TNI menggunakan hak pilihnya, maka akan segera dirumuskan perangkat peraturan internal, sejauh mana seorang prajurit menggunakan hak politiknya. Selain masalah hak pilih prajurit TNI sebagai warga negara, Rapim juga membahas evaluasi kinerja TNI, kesejahteraan prajurit dan kesiapan serta kekuatan alat utama sistem senjata (alutsista) yang dimiliki TNI, ujar Kohirin. Seperti diketahui, kondisi materiil dan alutsista TNI sebagian besar telah berusia 25 hingga 40 tahun, bahkan beberapa KRI telah berusia 41 sampai dengan 64 tahun. Seluruh alutsista tersebut terus dipelihara dan diperbaiki agar tetap dapat digunakan. Namun begitu, sebagian tidak laik pakai dan secara kualitas masih jauh di bawah standar. Rapim yang berlangsung sehari itu akan diisi dengan paparan ketiga kepala staf angkatan dan paparan umum oleh Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Kasum TNI. (*)
Copyright © ANTARA 2006
