Pencairan bantuan Parpol di Kudus tunggu audit BPK

Kudus (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, hingga kini belum bisa mencairkan dana bantuan untuk partai politik sebesar Rp928,68 juta karena masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Parpol pada 2010.

"Jika hasil audit dari BPK sudah keluar, tentunya dana bantuan untuk 16 parpol bisa dicairkan secepatnya," kata Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kudus Kholid Seif didampingi Kasi Ketahanan Bangsa dan Politik Bambang Irianto di Kudus, Kamis.

Ia mengatakan, hasil audit BPK bisa mempengaruhi masing-masing parpol untuk mendapatkan bantuan atau tidak.

Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, katanya, semua parpol bisa mendapatkan bantuan karena tidak ada masalah dengan hasil audit yang dilakukan BPK.

"Apabila tahun ini juga mengalami hal serupa, maka proses pencairan dana yang dianggarkan melalui APBD 2011 bisa dilakukan secepatnya," ujarnya.

Apalagi, lanjut dia, bupati sudah menerbitkan SK tentang pemberian bantuan keuangan kepada partai politik hasil Pemilu 2009 di Kabupaten Kudus pada tahun anggaran 2011 tertanggal 30 November 2011.

Ia mengatakan, partai politik yang mendapatkan bantuan merupakan parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Kudus hasil Pemilu 2009.

Besarnya bantuan per suara untuk parpol yang mendapatkan kursi, katanya, sebesar Rp2.550 sehingga total anggaran yang akan diberikan Rp928,68 juta dari alokasi anggaran Rp945 juta.

Dari 16 parpol yang akan mendapatkan bantuan, katanya, hanya Partai Indonesia Sejahtera yang belum mengajukan pencairan bantuan dana tersebut.

Belasan partai yang akan mendapatkan bantuan, antara lain Partai Golkar, PKB, PDI Perjuangan, PAN, PD, PPP, PKNU, Partai Gerindra, PKPB, PKS, Partai Hanura, PDK, PBR, Partai Pelopor, PPPI, dan PIS.

Berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak, katanya, Partai Golkar menempati urutan pertama yang memperoleh 54.599 suara dengan nilai bantuan sebesar Rp139,23 juta, disusul PKB dengan 52.565 suara dengan nilai bantuan Rp134,04 juta, dan PDIP dengan 49.434 suara mendapatkan bantuan sebesar Rp126,06 juta.

Sedangkan partai lain yang mendapatkan suara paling sedikit, yakni Partai Indonesia Sejahtera hanya memperoleh 3.978 suara, sehingga bantuan yang diterima hanya Rp10,14 juta.

(KR-AN/E005)