BPBD Mataram miliki peralatan kebencanaan berstandar nasional

Mataram (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan berbagai logistik peralatan penanganan kebencanaan yang dimiliki BPBD saat ini sudah sesuai standar nasional Indonesia (SNI).

"Alhamdulillah, semua logistik penanganan kebencanaan sudah ber-SNI," kata Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram Akhmad Muzaki di Mataram, Sabtu.

Beberapa peralatan penanganan kebencanaan yang sudah berstandar nasional itu antara lain, perahu karet, senter serta sistem alat penerang otomatis ketika banjir atau bencana lainnya yang berdampak pada pemadaman jaringan listrik.

Alat penerang itu, katanya, merupakan penerang otomatis yang dapat digunakan tanpa jaringan listrik. Dengan demikian, ketika terjadi bencana banjir atau lainnya dan listrik dipadamkan secara global, lampu penerang tersebut bisa membantu untuk evakuasi warga hingga ke titik kumpul atau tempat yang lebih aman.

"Semua logistik pengamanan yang kami miliki, sudah sesuai SNI untuk penyelamatan. Termasuk untuk pakaian petugas kami," katanya.

Selain itu, tambahnya, Kota Mataram juga memiliki EWS (early warning system) tsunami atau sistem peringatan deteksi dini bencana tsunami di pinggir Pantai Penghulu Agung.

Alat deteksi dini tsunami tersebut, tetap diaktivasi atau uji coba untuk memastikan alat masih berfungsi baik pada tanggal 26 setiap bulan dan sejauh ini alat itu masih berfungsi dengan baik.

"Untuk alat deteksi dini tsunami ini, merupakan bantuan dari BNPB dan Kota Mataram menjadi salah satu dari beberapa kabupaten/kota di NTB yang mendapatkan bantuan itu. Tidak semua kabupaten/kota dikasi," katanya.

Pertimbangannya mungkin karena Mataram merupakan salah satu dari 10 kabupaten/kota di NTB yang memiliki enam jenis bencana dari 10 jenis bencana yang kerap terjadi di NTB, yakni gempa disertai tsunami.

Sedangkan bencana lain yang mengancam wilayah Kota Mataram adalah banjir, kebakaran permukiman, gelombang pantai, abrasi, dan konflik sosial.

Kendati telah memiliki berbagai logistik penyelamatan yang ber-SNI, tambah Muzaki, BPBD masih tetap membutuhkan peralatan dukungan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Artinya, dalam penanganan bencana BPBD berkolaborasi dengan OPD terkait, misalnya untuk penanganan kebakaran dan kebutuhan tangki air koordinasi dengan OPD Pemadam Kebakaran, begitu juga dengan kebutuhan bantuan kapal untuk bencana di laut bekerja sama dengan aparat TNI/Polri termasuk SAR.

"Keterbatasan dana untuk pengadaan logistik lain, mengharuskan kita berkolaborasi dan koordinasi dengan semua elemen terkait," katanya.