Kemenko: Perluasan pembiayaan UMK bakal dukung inklusi keuangan RI

Keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Deputi I Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Iskandar Simorangkir menilai perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) akan mendukung peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

"Keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan ekonomi," ujar Iskandar dalam Side Event Presidensi G20: Seminar Sinergi Membangun UMKM Tangguh Pasca Pandemi yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.

Dengan demikian, kata dia, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian kian gencar melakukan berbagai inisiatif guna mempercepat program keuangan inklusif pada semua kelompok masyarakat, salah satunya adalah pelaku UMK.

Iskandar menuturkan pertumbuhan yang inklusif, periodik, people center, serta ramah lingkungan, dan berkelanjutan, menjadi komitmen utama kepemimpinan Indonesia di G20.

Dengan semangat untuk pulih bersama, Presidensi G20 Indonesia memiliki peran yang strategi untuk mendorong pemulihan ekonomi yang lebih kuat pasca pandemi, tangguh, dan siap menghadapi tantangan pada masa mendatang.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), pemerintah telah memperluas akses keuangan kepada masyarakat dengan memperkuat koordinasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada berbagai segmen sasaran.

Ia menyebutkan sasaran tersebut meliputi masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMK, dan lima kelompok masyarakat lintas sektor, yakni pelajar atau mahasiswa pemuda, pekerja migran, perempuan, penyandang masalah kesejahteraan sosial ,serta masyarakat di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T).

"Dengan dukungan dan kerja sama dari segenap pemangku kepentingan, inklusi keuangan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari 81,4 persen pada tahun 2020 menjadi 83,6 persen pada tahun 2021," ucap dia.

Maka dari itu ia menekankan percepatan inklusi keuangan di Indonesia memerlukan koordinasi dan sinergi yang solid dengan seluruh pihak.