Medan (ANTARA News) - Badan Pemriksa Keuangan (BPK) saat ini memfokuskan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara untuk sektor perbankan dan subsidi yang jumlahnya cukup besar dalam pengeluaran di APBN setiap tahunnya. Ketua BPK Anwar Nasution, di Medan, Sabtu, mengatakan, difokuskannya pemeriksaan ke kedua pos pengeluaran itu dilatar belakangi dengan cukup besarnya dana untuk kedua pos tersebut dalam APBN setiap tahunnya. Dia memberi contoh, pengeluaran negara terbesar yakni membayar utang, ternyata sebagian besar merupakan pengeluaran untuk merekap bank-bank nasional termasuk Bank Mandiri yang saat ini bermasalah. Sementara soal subsidi, katanya,juga dananya cukup besar seperti untuk subsidi BBM yang sudah tentu laporan keuangannya harus dapat dipertanggungjawabkan pemerintah. “Selain di sektor perbankan dan subsidi, dana pengeluaran untuk keamanan di sejumlah daerah konflik seperti Aceh dan Ambon juga menjadi prioritas pemeriksaan BPK,” katanya. Pemeriksaan, kata dia, untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang negara dimana kedua hal itu merupakan prasyarat bagi perwujudan demokrasi politik dan otonomi daerah maupun bagi pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. “Transpransi dan akuntabilitas penggunaan uang negara itu penting untuk memerangi KKN yang merupakan bentuk kebatilan, jahiliyah dan bertentangan dengan ajaran agama,” katanya. Menyoal tentang kinerja BPK yang belum maksimal, dia membantah. “Banyak temuan yang dilaporkan ke penegak hukum, tapi kalau laporan itu tidak dilanjuti atau malah jadi bahan pemerasan itu bukan urusan BPK lagi,” katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006