Kemenkeu: Realisasi PEN berjalan baik, realisasi capai Rp70,37 triliun

Realisasi PEN sampai April sudah berjalan dengan baik, terutama dalam konteks penanganan kesehatannya

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyatakan realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun ini berjalan dengan baik yakni terbukti hingga 28 April mencapai Rp70,37 triliun.

“Realisasi PEN sampai April sudah berjalan dengan baik, terutama dalam konteks penanganan kesehatannya,” kata Febrio Kacaribu dalam acara daring bertajuk Tanya BKF di Jakarta, Jumat.

Febrio menyebutkan realisasi sebesar Rp70,37 triliun tersebut merupakan 15,4 persen dari total pagu anggaran untuk Program PEN tahun ini yang mencapai Rp455,62 triliun.

Ia menuturkan realisasi utamanya sangat maksimal bagi sektor perlindungan masyarakat yang mencapai Rp49,27 triliun atau 31,8 persen dari pagu Rp154,76 triliun.

Realisasi anggaran perlindungan masyarakat ini meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) Rp14,15 triliun bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kartu Sembako Rp18,8 triliun bagi 18,8 juta KPM, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng Rp5,8 triliun bagi 19,3 juta KPM.

Kemudian BLT Desa Rp7,47 triliun bagi 6,13 juta keluarga, Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) Rp1,7 triliun dengan target 1,76 juta PKLW dan nelayan serta Kartu Prakerja Rp1,4 triliun.

“Perlindungan masyarakat berjalan sesuai dengan jadwal,” ujar Febrio Kacaribu.

Selain perlindungan masyarakat, realisasi Program PEN yang juga cukup maksimal adalah penguatan pemulihan ekonomi yakni mencapai 5,2 persen dari pagu Rp178,32 triliun atau Rp9,22 triliun.

Realisasi penguatan pemulihan ekonomi ini terdiri atas program pariwisata Rp0,19 triliun, ICT Rp0,44 triliun, dukungan UMKM berupa subsidi bunga dan IJP Rp8,02 triliun serta insentif perpajakan Rp0,5 triliun.

Terakhir, untuk sektor kesehatan hingga 28 April 2022 realisasinya baru Rp11,87 triliun atau 9,7 persen dari pagu Rp122,54 triliun.

Realisasi sektor kesehatan ditujukan untuk pembayaran klaim pasien sebesar Rp8,1 triliun, insentif tenaga kesehatan Rp1,6 triliun, insentif perpajakan vaksin dan alat kesehatan Rp1 triliun dan Dana Desa bagi penanganan COVID-19 Rp1,1 triliun.

“Kita pastikan insentif-insentif yang sudah kita pastikan bisa kita jalankan dengan baik,” tegas Febrio Kacaribu,