Pejabat Hamas-Fatah berunding di Gaza

Kota Gaza (ANTARA News/AFP) - Para wakil Hamas dan Fatah bertemu di Gaza, Minggu, dalam upaya mendorong pelaksanaan sebuah perjanjian rekonsiliasi yang macet, kata seorang pejabat.

Pertemuan itu merupakan yang pertama dilakukan anggota-anggota kedua kubu yang bersaing itu sejak pertemuan puncak antara pemimpin Fatah yang juga Presiden Palestina Mahmud Abbas dan pemimpin Hamas Khaled Meshaal bulan lalu.

Kedua pemimpin tersebut bertemu di Kairo untuk menyetujui pelaksanaan perjanjian rekonsiliasi itu.

Seorang pemimpin Fatah di Gaza, Diab al-Luh, mengatakan, anggota-anggota dari kedua pihak yang bertemu Minggu "mencapai komitmen penuh bagi rekonsiliasi nasional Palestina yang ditandatangani pada 3 dan 4 Mei lalu".

"Kedua gerakan setuju bekerja sama dan saling berkomunikasi mengenai cara-cara melaksanakan perjanjian itu," katanya.

Diantara masalah yang dibahas pada pertemuan itu adalah pembentukan pemerintah sementara dan pembebasan tahanan politik oleh kedua pihak, yang telah dijanjikan akan segera dilaksanakan.

Kelompok sekular Fatah menandatangani sebuah perjanjian rekonsiliasi yang tidak terduga-duga dengan gerakan Islamis Hamas pada Mei yang menetapkan mereka akan membentuk pemerintah sementara dari kalangan independen yang akan mempersiapkan pemilihan umum dalam waktu setahun.

Namun, perjanjian itu tidak pernah dilaksanakan dan kedua pihak mempermasalahkan susunan pemerintah sementara dan siapa yang akan memimpinnya.

Kubu Abbas yang berkuasa di Tepi Barat mengusulkan pemilu pada Januari untuk mengatasi masalah itu.

Terakhir kali rakyat Palestina memberikan suara adalah dalam pemilihan umum parlemen pada 2006, dimana Hamas mencapai kemenangan besar.

Pemilu parlemen dan presiden telah dijadwalkan berlangsung pada Januari 2010 namun Pemerintah Palestina tidak melaksanakannya setelah Hamas menolak menyelenggarakan pemungutan suara di Gaza.

Kelompok Hamas menguasai Jalur Gaza pada Juni tahun 2007 setelah mengalahkan pasukan Fatah yang setia pada Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam pertempuran mematikan selama beberapa hari.

Sejak itu wilayah pesisir miskin tersebut dibloklade oleh Israel. Palestina pun menjadi dua wilayah kesatuan terpisah -- Jalur Gaza yang dikuasai Hamas dan Tepi Barat yang berada di bawah pemerintahan Abbas. Kini kedua kubu tersebut telah melakukan rekonsiliasi.

Uni Eropa, Israel dan AS memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris.

Jalur Gaza, kawasan pesisir yang padat penduduk, diblokade oleh Israel dan Mesir setelah Hamas berkuasa empat tahun lalu.

Israel menggempur habis-habisan Jalur Gaza dua tahun lalu dengan dalih untuk menghentikan penembakan roket yang hampir setiap hari ke wilayah negara Yahudi tersebut.

Operasi "Cast Lead" Israel itu, yang menewaskan lebih dari 1.400 orang Palestina yang mencakup ratusan warga sipil dan menghancurkan sejumlah besar daerah di jalur pesisir tersebut, diklaim bertujuan mengakhiri penembakan roket dari Gaza. Tiga-belas warga Israel, sepuluh dari mereka prajurit, tewas selama perang itu.

Proses perdamaian Timur Tengah macet sejak konflik itu, dan Jalur Gaza yang dikuasai Hamas masih tetap diblokade oleh Israel. (M014)