Perusahaan teknologi diminta arsipkan bukti kejahatan Rusia

Jakarta (ANTARA) - Empat anggota parlemen Demokrat Amerika Serikat pada Kamis (12/5) meminta YouTube, TikTok, Twitter, dan Meta Platform untuk mengarsipkan konten yang dapat digunakan sebagai bukti dugaan kejahatan Rusia terhadap Ukraina.

Mengutip Reuters pada Jumat, Ukraina dan negara-negara Barat mengatakan bahwa invasi Rusia terhadap Ukraina telah menyebabkan ribuan warga sipil tewas.

Namun, Rusia membantah tuduhan itu dan mengatakan tidak menargetkan warga sipil.

Dalam sebuah surat kepada CEO Meta Mark Zuckerberg, anggota parlemen termasuk para pemimpin Komite Pengawasan dan Urusan Luar Negeri, Carolyn Maloney dan Gregory Meeks, mendorong perusahaan untuk mengamankan konten yang diunggah di situs mereka.

Konten tersebut, menurut bunyi surat itu, bisa digunakan sebagai bukti ketika pemerintah AS dan pengawas hak asasi manusia dan akuntabilitas internasional menyelidiki kejahatan perang Rusia, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan lainnya di Ukraina.

Surat-surat tersebut ditandatangani oleh dua ketua subkomite, William Keating dan Stephen Lynch.

Diketahui, Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah mengeluarkan resolusi pada Kamis (12/5) untuk mengadakan penyelidikan terhadap kemungkinan kejahatan perang oleh pasukan Rusia di sekitar ibukota Kyiv.