Pemda Kaltim diminta segera pulihkan ekonomi warga Tenggarong

Tenggarong (ANTARA News)- Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono, meminta pemerintah daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi warga Tenggarong setelah runtuhnya jembatan (Kukar) pada 26 November 2011.

"Saya ke sini untuk mendorong percepatan proses evakuasi korban yang belum ditemukan, serta pemulihan aktivitas ekonomi warga, karena sekarang sudah satu minggu sejak jembatan runtuh namun masalah perekonomian belum pulih," katanya di Tenggarong, Minggu.

Agung Laksono melakukan pertemuan di pendopo dengan Bupati Kukar, Rita Widyasari, Kepala Basarnas, Marsekal Madya Daryatmo, Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak, Wakapolda Kalimantan Timur, Brigjen Pol. Rusli Nasution, serta pejabat instansi maupun organisasi lain yang berkaitan dengan penanganan ambruknnya jembatan tersebut.

"Pertemuan ini dimaksudkan untuk berkoordinasi percepatan evakuasi korban maupun pemulihan aktivitas ekonomi warga sehingga roda ekonomi yang sempat tersendat dapat kembali lancar seperti sebelumnya," katanya.

Terkait dengan korban yang masih belum ditemukan, menurut Menko Kesra, langkah percepatan yang harus dilakukan adalah segera melakukan evakuasi dengan cara apa pun, namun harus tetap memperhatikan keselamatan tim penyelamat.

Semua yang ikut tenggelam saat runtuhnya jembatan itu harus diangkat, baik kendaraan, material jembatan, dan hal lainnya terutama kemungkinan masih ada korban manusia.

"Semua harus diangkat karena alur Sungai Mahakam merupakan jalur vital," katanya.

Selain itu, ia menekankan, masalah yang menjadi prioritas adalah kegitan ekonomi maupun aktivitas warga yang sebelumnya bergantung pada jembatan, harus tetap dapat berjalan dengan jalur alternatif yang disiapkan, yaitu menggunakan feri yang memutar melalui Loa Janan tembus hingga jembatan Mahakam di Samarinda.

"Ada satu hal yang menjadi perhatian saya, bagaimana feri yang merupakan bantuan dari pemerintah bisa segera beroperasi dengan aman," ujarnya menambahkan.
(T.KR-GFR/E005)