Anggota DPRD DKI nilai lurah dan camat tak peka jadi sebab gizi buruk

Seharusnya Camat dan Lurah Kalideres bisa lebih sensitif, mereka bisa memaksimalkan peran RT, RW dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di wilayahnya masing masing

Kenneth yang juga anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan itu menduga kasus di Kalideres tersebut bukanlah murni kesalahan dari Dinas Kesehatan Jakarta Barat, akan tetapi timbul karena ketidakpekaan dari Camat dan Lurah Kalideres terhadap kasus tersebut.

"Dinkes Jakbar, sifatnya hanya menerima laporan dan segera langsung melakukan penanganan. Secara prinsip kan tidak mungkin Dinkes Jakbar mengetahui orang yang sakit kalau tidak ada aduan. Seharusnya Camat dan Lurah Kalideres bisa lebih sensitif, mereka bisa memaksimalkan peran RT, RW dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di wilayahnya masing masing," ucap Kenneth di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, jika camat dan lurah bekerja maksimal pasti bisa diantisipasi dari awal dan tidak perlu adanya balita yang terjangkit gizi buruk, karena tupoksi cegah dini dan deteksi dini Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) serta menjadi katalisator program pemerintah daerah, secara otomatis melekat di badan organisasi RT, RW dan FKDM.

"Tugas camat dan lurah lah yang harus mengontrol serta memaksimalkan peran mereka, karena RT, RW dan FKDM pasti mempunyai data yang valid di wilayah masing masing. Saran saya perlu ada evaluasi karena seharusnya pejabat setempat tahu kondisi masyarakat setempat," ucap Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI (IKAL) PPRA Angkatan LXII itu.

Terkait dengan seorang balita berusia dua tahun di Jalan Lingkungan Hidup III, Kelurahan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat mengalami gizi buruk sejak awal bulan April 2022, Kenneth menyayangkan kejadian tersebut mengingat Jakarta memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbanyak jika dibandingkan dengan provinsi yang lain.

"Ini peristiwa yang sangat dramatis dan sangat miris, sekelas kota besar seperti Jakarta masih ada seorang balita yang mengalami gizi buruk, Saya selaku Anggota DPRD yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat merasa sangat sedih dan terpukul, seharusnya hal ini tidak perlu terjadi jika pemimpinnya fokus dalam memperhatikan warganya," kata Kenneth.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta pada 2020, jumlah balita yang memiliki kekurangan gizi sebanyak 6.047 balita.

Dalam kasus gizi buruk, wilayah Jakarta Timur menyumbang kasus balita gizi kurang tertinggi, yaitu sebanyak 1.826 kasus, dibandingkan wilayah DKI Jakarta lainnya seperti Jakarta Selatan sebanyak 803 balita, Jakarta Pusat sebanyak 989 balita, Jakarta Barat sebanyak 1.823 balita, dan Jakarta Utara sebanyak 498 balita.

Menurut Kenneth, banyak faktor yang membuat banyaknya balita di Jakarta menderita gizi buruk, salah satunya faktor ekonomi yang mendera keluarga saat Pandemi COVID-19.

"Pandemi COVID-19 membuat sejumlah warga di Jakarta mengalami kesulitan ekonomi, hal itu berdampak terhadap pemberian nutrisi kepada anak-anak balita. Nutrisi yang kurang diberikan kepada balita ini akan memiliki dampak negatif yang sangat panjang. Hal ini secara otomatis akan mengakibatkan balita di DKI Jakarta rentan terkena penyakit," tutur Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) PDIP DKI Jakarta itu.

Terkait dengan kasus gizi buruk tersebut, Kenneth juga menyayangkan sikap Gubernur Anies yang saat ini terus membanggakan Jakarta Internasional Stadiun (JIS) dan perhelatan ajang balap Formula E, di saat banyak balita di Jakarta mengalami gizi buruk.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2022