Myanmar setujui gencatan senjata dengan kelompok gerilyawan Shan

London (ANTARA News) - Myanmar telah mencapai perjanjian gencatan senjata dengan sebuah kelompok gerilyawan etnis besar di negara yang dirusak perang itu, dalam pertanda terakhir rezim baru yang didukung militer telah mengulurkan tangan pada penentangnya, kata seorang penengah, Sabtu.

Perjanjian itu ditandatangani, Jumat, oleh wakil Tentara Selatan Negara Shan dan pemerintah lokal di negara bagian timurlaut itu, kata Hla Maung Shwe, pendiri kelompok masyarakat sipil Myanmar Egress, yang menyaksikan perjanjian itu, pada AFP.

Tidak ada konfirmasi segera dari pemerintah Myanmar atau Tentara Negara Shan, tapi laman Internet berita Irrawaddy, yang dijalakan oleh warrawan di pengasingan, mengatakan perjanjian di ibu kota negara bagian Shan, Taunggyi, itu juga mencakup jaminan pemerintah pada pembangunan ekonomi dan upaya bersama melawan obat bius.

Dikatakan langkah kedepan adalah pembicaraan dengan pemerintah pusat.

Negara yang dulu dikenal sebagai Burma itu telah membuat serangkaian langkah pembaruan dalam setahun terakhir -- membebaskan pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi dari tahanan rumah, mengadakan pembicaraan dengan oposisi dan membebaskan sejumlah tawanan politik.

Pemilhan tahun lalu telah membawa (namanya saja) pemerinatah sipil ke kekuasaan, tapi pemerintah itu mempertahankan hubungan dekat dengan militer.

Berakhirnya perang saudara yang telah mencabik bagian-bagian negara itu sejak kemerdekaannya pada 1948, konflik, dan juga yang diduga pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan tentara pemerintah, merupakan tuntutan penting masyarakat internasional.

Tentara Selatan Negara Shan merupakan salah satu pasukan gerilyawan terbesar yang masih memerangi pemerintah, dengan ribuan petempur yang sebagian besar ditempatkan di perbatasan dengan Thailand.

Para pemimpin Myanmar bulan lalu telah mengadakan pembicaraan perdamaian di dekat perbatasan Thailand-Myanmar dengan beberapa kelompok etnis yang telah melakukan perjuangan yang telah berlangsung lama untuk memperoleh otonomi dan hak-hak, kata orang-orang yang terlibat.

"Mereka (Tentara Selatan Negara Shan) adalah kelompok pertama yang menandatangani perjanjian perdamaian di antara lima kelompok yang telah kami temui," kata Hla Maung Shwe.

Ia mengatakan Menteri Perkeretaapian Aung Min hadir sebagai saksi, sementara delegasi pemberontak Shan dipimpin oleh Brigadir Jendral Sai Luu.

Para perantara juga berusaha untuk mecapai perjanjian dengan Uni Nasional Karen, Tentara Kemerdekaan Kachin, Front Nasional Chin dan Kelompok Progresif Nasional Karenni, katanya. (S008)