Sandiaga Uno: Jabatan menteri hak prerogatif Presiden

Sandiaga akan melakukan seperti pada saat pencalonannya pada Pilpres 2019.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyebut jabatan menteri adalah hak prerogatif Presiden RI Joko Widodo.

Hal tersebut disampaikan Sandiaga terkait sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju yang akan ikut Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024.

"Jabatan menteri itu prerogatif Presiden, tentunya Presiden nanti yang akan menentukan jabatan menteri, dan beliau juga yang akan memastikan ini demi kepentingan nasional mana yang bisa memberikan dampak terbaik karena itu murni hak prerogatif Presiden," kata Sandiaga di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 9 Mei 2022 juga mengatakan bahwa para menteri dan kepala lembaga betul-betul fokus bekerja pada tugasnya masing-masing agar agenda-agenda prioritas dan strategis negara dilakukan dengan baik.

Pernyataan itu muncul karena diketahui setidaknya ada empat menteri yang didengung-dengungkan maju dalam Pilpres 2024

Keempatnya adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Sandiaga pun menyatakan setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi tersebut.

"Saya super setuju, dan sekarang jadi clear sekali. Selama ini saya selalu menjelaskan bahwa fokusnya pada tugas dan fungsi, saya kebetulan ditugaskan di sektor paling berat terdampak pandemi, sektor pariwisata ekonomi kreatif, dan saya dengan penjelasan itu jelas bahwa seluruh kegiatan dipusatkan pada kebangkitan ekonomi, pariwisata ekonomi kreatif," ungkap Sandiaga.

Selain Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga meminta para menteri tidak meninggalkan pekerjaan masing-masing.

"Saya sepakat, ya, dan jelas sekali arahan Presiden dan diperkuat dan digarisbawahi oleh Abah bahwa kami fokus pada tugas dan fungsi. Ini krusial karena kita masuk pada periode kebangkitan. Jangan sampai kita akhirnya missed fokus dan tidak bisa mencapai 2022 kita bangkit, ada 1,1 juta lapangan kerja di sektor ekonomi pariwisata yang jadi tanggung jawab saya," jelas Sandiaga.

Terkait dengan kekhawatiran sejumlah pihak bahwa para menteri kabinet yang berminat mengikuti Pilpres 2024 akan menggunakan fasilitas kementerian dalam berkampanye, Sandiaga mengatakan bahwa para menteri menggunakan fasilitas selama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

"Tentunya menjalankan amanah tugas yang telah diberikan kepada pejabat negara dan bagus kami diingatkan. Kalian semua yang awasi, masyarakat semua awasi, jadi kalau ada yang dirasakan tidak pas, tidak sewajarnya 'kan bisa disampaikan kepada menteri bersangkutan. Masyarakat 'kan mengawasi banget, apalagi ada netizen, sekarang semuanya terbuka," ungkap Sandi.

Terkait dengan kemungkinan menjadi cawapres atau bahkan capres pada tahun 2024, Sandiaga akan melakukan seperti pada saat pencalonannya pada Pilpres 2019.

"Saya pernah lead by example, ya, kalau teman-teman lihat waktu wagub (Jakarta), tidak ada ketentuan wakil gubernur mundur, saya mundur karena saya commit soal ini. Akan tetapi, saat ini, ini hak prerogatif Presiden dan saya menjalankan fungsi dan tugas di Kemenprekraf sesuai dengan amanah dari beliau," kata Sandi.