Karawang (ANTARA News) - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tidak akan mengabaikan pelayanan publik agar masyarakat mendapatkan hak-haknya sesuai era keterbukaan informasi dewasa ini.
"Karena itu, pemerintah atau BNP2TKI tidak boleh berhenti membangun pemahaman dan kesadaran publik demi kebaikan TKI khususnya," ujar Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat pada puncak sosialisasi bertema "Kita Semua Peduli TKI" di Kabupaten Karawang, Jabar, Sabtu.
BNP2TKI menyelenggarakan sosialisasi melalui kesenian tradisional di delapan kabupaten di lima provinsi yakni di Serang, Banten (11/11), Pringsewu, Lampung (12/11), Sragen dan Batang, Jateng (18 dan 19/11), Malang dan Blitar, Jatim (25 dan 26/11), dan Sukabumi dan Karawang, Jabar (2 dan 3/12).
Jumhur mengatakan, badan yang dipimpinnya berkomitmen untuk mengoptimalkan pelayanan publik berupa pemahaman yang benar kepada masyarakat luas utamanya calon TKI dan keluarganya, mengenai cara menjadi TKI berdokumen resmi sekaligus prosedural sehingga keberangkatan calon TKI ke luar negeri diketahui ataupun tercatat pada dinas tenaga kerja (Disnaker) daerahnya.
Menurut dia, pelayanan sosialisasi dilakukan secara langsung dengan mendatangi daerah basis TKI melalui forum lain atau gelar kesenian rakyat, karena para TKI dan keluarganya memerlukan informasi serta wujud pelayanan publik yang baik dan beragam.
"Sosialisasi model kesenian daerah ditujukan untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif terkait upaya pencegahan TKI ilegal atau TKI tidak berdokumen sah, yang diharapkan dapat diterima dengan lebih luas serta efektif," kata Jumhur.
Tak rela
Jumhur menegaskan, pemerintah tak rela pelecehan atas satu orang pun warganegara atau TKI di luar negeri.
"Apalagi bila pelecehan yang mengusik kemartabatan bangsa itu sering terjadi," katanya.
Jumhur menyatakan, pemerintah ingin memperbaiki pelayanan sosialisasi kepada masyarakat, pelayanan administrasi, penempatan dan perlindungan TKI.
"Kalau ada masalah pemerintah selalu akan ada di depan," katanya pada acara yang juga dihadiri Wakil Bupati Karawang Celica Nurahadiyana dan ribuan warga yang memadati Lapangan Talagasari.
Ia mengatakan tugas pemimpin adalah melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.
Begitu pula dengan BNP2TKI yang antara lain telah membuka layanan pusat pengaduan gratis 24 jam nonstop ke nomor 080001000 untuk mempercepat akses masyarakat dalam mendapatkan keadilan atas berbagai pengaduan terkait maalah TKI.
Ia memastikan pemerintah bersikapo tegas menerapkan penghentian sementara atau moratorium kepada negara-negara yang tidak mampu melindungi TKI secara baik seperti Arab Saudi, Kuwait, Suriah, dan Yordania.
Jumhur mengatakan moratorium penempatan TKI ke Malaysia yang berlaku sejak Juni 2009 telah dicabut pada 1 Desember lalu karena terdapat komitmen pihak Malaysia untuk melindungi TKI lebih baik.
Kepala BNP2TKI menambahkan perbaikan pelayanan berlangsung sejak di dalam negeri melalui pengetatan persyaratan calon TKI dalam perekrutan secara prosedural.
Puncak sosialisasi pencegahan TKI ilegal yang berlangsung di Karawang itu dimeriahkan kembang api, pementasan wayang golek kontemporer dari dalang Risma, grup musik Ki Ageng Ganjur pimpinan Al Zasthrow, dan sejumlah penyanyi dangdut seperti Evie Tamala.
(T.B009/Z002)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
