Kepala BNPB: Percepat perbaikan rumah pascabencana Siklon Seroja

Jakarta (ANTARA) -

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyerukan percepatan perbaikan rumah pascabencana Siklon Tropis Seroja di Nusa Tenggara Timur.

Hal itu disampaikan Suharyanto saat rapat koordinasi percepatan pelaksanaan bantuan stimulan BNPB dalam perbaikan rumah pascabencana Siklon Tropis Seroja di Aula Kantor Gubernur, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis.

"Percepatan ini diperlukan agar masyarakat terdampak segera memperoleh hunian dan di sisi lain pemanfaatan dana stimulan dapat mendukung pemulihan ekonomi dari dampak COVID-19," kata Suharyanto dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta.

Kunjungan tersebut untuk memastikan percepatan penanganan yang sudah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi serta mendampingi para pemerintah daerah setempat apabila mengalami kesulitan teknis.

Kehadiran kepala BNPB juga sekaligus menjadi wujud perhatian pemerintah pusat dalam rangka pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor Siklon Tropis Seroja di NTT pada Minggu (3/4) tahun lalu.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, terdapat 16 kabupaten akan diberikan dana stimulan untuk perbaikan dan pembangunan rumah yakni Kabupaten Rote Ndao, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Sumba Timur, Kupang, Sabu Raijua, Sumba Barat, Ende, Belu, Malaka, Flores Timur, Alor, Ngada, Lembata, dan Manggarai Barat.

Progres per 10 Mei 2022, perbaikan dan pembangunan masih rendah, walaupun Kota Kupang, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Rote Ndao telah berproses melakukan perbaikan dan pembangunan rumah rusak. Hal ini tidak terlepas dari kelengkapan administrasi yang perlu dilengkapi guna percepatan penanganan.

"Nampaknya masih ada daerah yang berproses terkait administrasi seperti menetapkan petunjuk teknis, melakukan verifikasi, validasi, dan sosialisasi. Situasi ini harus terus dipacu terutama percepatan perbaikan dan pembangunan rumah," kata Suharyanto.

Suharyanto juga menekankan untuk melakukan percepatan perbaikan rumah serta pemanfaatan dana stimulan bagi para masyarakat terdampak. Terlebih fase rehabilitasi dan rekonstruksi akan berakhir pada 31 Mei 2022 dan akan diperpanjang hingga 31 Agustus 2022.

Selain itu, peran aktif pemerintah daerah dinilai perlu untuk mempercepat penanganan. Salah satunya dengan melibatkan unsur pentaheliks lainnya dengan melakukan swakelola bagi rumah dengan kategori rusak sedang (RS) dan rusak ringan (RR).

"Saya mengharapkan peran aktif Pimpinan Daerah untuk segera mempercepat pemanfaatan stimulan ini. Percepatan sangat mungkin dilakukan utamanya swakelola untuk RS dan RR," katanya.

Suharyanto mengharapkan kegiatan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang ditemui di tingkat pemerintah daerah dalam hal penanganan dan penyelesaian pemanfaatan dana stimulan.

"Kami hadir disini bukan menghakimi, melainkan untuk mendampingi, dengan harapan pada forum ini, masalah yang ditemukan dapat diselesaikan serta pemerintah daerah dapat berkomitmen untuk menyelesaikan pemanfaatan dana stimulan bagi masyarakat terdampak," ujar dia.

Turut hadir dalam rapat antara lain Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah, Deputi Penanganan Darurat BNPB Fajar Setyawan, Irtama BNPB Tetty Saragih, Kalaksa BPBD Provinsi NTT Ambrosius Kodo, unsur TNI-Polri, jajaran Forkopimda, dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTT.