BKPM: Perlu alat ukur untuk capai target ekonomi hijau

Sebentar lagi mungkin BI akan mengeluarkan kalkulator karbon. Itu bagus untuk pelaku usaha agar mereka punya pedoman untuk menjadi hijau harus melakukan apa, mengurangi apa, pengurangan emisinya berapa dan lainnya

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Indra Darmawan mengatakan ada tiga hal utama yang harus diperhatikan untuk bisa mencapai target ekonomi hijau, salah satunya adalah pengukuran yang tepat.

"Bagaimana mengukurnya? Apakah bisnis saya sudah ramah lingkungan? Berapa jejak karbon saya sekarang dibandingkan kemarin? Kita perlu alat mengukur ini. Selama nggak ada alat, kita gelap. Kita mau menuju hijau tapi kita tidak tahu hijaunya berapa," katanya dalam webinar "Green Economy Indonesia Summit 2022: The Future Economy of Indonesia" yang dipantau di Jakarta, Kamis.

Indra menyambut baik langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Taksonomi Hijau Indonesia yang merupakan sebuah panduan aktivitas ekonomi hijau yang berisikan daftar klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

"Sebentar lagi mungkin BI akan mengeluarkan kalkulator karbon. Itu bagus untuk pelaku usaha agar mereka punya pedoman untuk menjadi hijau harus melakukan apa, mengurangi apa, pengurangan emisinya berapa dan lainnya," kata Indra Darmawan.

Indra menuturkan hal lain yang perlu jadi perhatian selain pengukuran adalah motivasi. Ia mencontohkan ketika pemerintah mendorong energi hijau, pasti ada daerah atau pelaku usaha yang dirugikan, misalnya daerah penghasil batu bara.

Akibatnya akan ada segmen masyarakat miskin mengkonsumsi barang atau pangan yang dihasilkan dari energi intensif yang tinggi.

"Kalau pajak karbon diterapkan begitu saja, akan sangat tidak adil bagi mereka. Karena mereka masih mengonsumsi energi itu. Maka motivasi untuk bergerak ke arah hijau akan terkendala hal-hal tersebut," katanya. Maka, menurut Indra, prinsip ekonomi hijau pun harus dilakukan secara adil dan terjangkau.

"Kalau kita disuruh pakai energi surya, energi angin, tapi tagihan listrik kita jadi tiga kali lipat, nggak ada yang mau. Tapi kalau energi surya sudah lebih murah dari diesel, tidak usah disuruh pasti akan comply (patuh)," katanya.

Terakhir Indra menegaskan perlunya literasi yang memadai soal ekonomi hijau. Ia menyebut tidak banyak orang paham soal net zero emission, carbon offset, sukuk green, dan lainnya.

"Jadi kita harus meningkatkan literasi di bidang ekonomi hijau supaya orang paham dan kalau paham, mereka tentu akan patuh," katanya.