Kepala BIN: Situasi Papua terkendali

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI Marciano Norman mengatakan bahwa kondisi Papua relatif terkendali setelah peringatan HUT ke-50 Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Ada dinamika sedikit-sedikit tapi semua itu berjalan dalam batas yang wajar dan dalam kendali," katanya ketika ditemui di komplek Istana Kepresidenan di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, sejumlah insiden yang terjadi saat peringatan HUT OPM pada Kamis (1/12) sudah bisa diselesaikan.

Peringatan HUT OPM, katanya, berlangsung secara wajar. Hal itu sesuai prediksi dan harapan beberapa pihak sebelumnya.

Menurut dia, hal itu bisa terwujud karena kerjasama yang baik antara aparat dan warga setempat. "Jadi sekali lagi disampaikan Menko Polhukam (Djoko Suyanto-red) apresiasi negara terhadap masyarakat Papua yang telah ikut serta membantu kegiatan pada tanggal 1 Desember menjadi kegiatan yang terkendali."

Pada saat peringatan HUT OPM, dua orang polisi menjadi korban penganiayaan.

Dua anggota Kepolisian Negara RI itu dikeroyok dan dipanah oleh kelompok bersenjata pada pukul 01.00 WIT di Jayapura, Papua, Kamis (1/12).

"Itu tadi pagi sekitar pukul 01.00 WIT, saat anggota kita dua orang yakni Bripka Dian Budi Santosa, Kanit Intelkam Polsek Nimbokrang dan Bripda Ridwan Napitupulu dari Satuan Intelkam Polres Jayapura melaksanakan pengecekan," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution di Jakarta, beberapa saat setelah kejadian.

Polri kemudian mengerahkan tim pemburu untuk mengusut penganiayaan tersebut.

(F008*P008)

3 Desember 2011

dari berbagai konflik yang terjadi untuk penuntutan pemerataan pembangunan dan pemulihan ekonomi di berbagi wilayah yang timbul sekarang ini ada imbas dari ketidak mampuan berfikir matang dari generasi kepemimpinan dulu sampai sekarang. inilah kalau penenganan yang cenderung monopolis dan tdk transparan dalam pengelolaan hasil alam negara ini. kerakusan pusat untuk mendapatkan hasil yang lebih dalam pemenuhan hasil hasil produksi. hal ini seharusnya tidak perlu terjadi kalau saja sang pemimpin bijaksana dalam menempatkan program pembangunan secara menyeluruh di kawasan Nusantara. terutama untuk daerah perbatasan dan terpencil yang bener bener membutuhkan fasilitas dan prasarana pembangunan di daerah. Pengadaan kota kota administratif di perbatasan secara optimal dan berkesinambungan dengan masyarakatnya, kemungkinan kecil terjadinya konflik pasti tidak akan terjadi. jangan mengedepankan militer dalam mengatasi hal yang tidak mengharuskan militer berkecimpung didalamnya. pemecahan secara dialog dan musyawarah adalah jalan yang lebih bijak dan lebih aman....................................

0 0 Balas LaporkanHapus