Menlu-menlu dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) itu meminta pada rezim Presiden Bashar al-Assad untuk "menanggapi keputusan Liga Arab", kata sebuah pernyataan yang dikeluarkan OKI pada akhir pembicaraan darurat mengenai Suriah, lapor AFP.
OKI juga mendesak Damaskus untuk "menghentikan dengan segera penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap warga sipil ... untuk menghindarkan negara itu dari bahaya penginternasionalan krisis itu", kata pernyataan tersebut.
Pernyataan itu, dikeluarkan setelah pertemuan yang juga dihadiri oleh Menlu Suriah Walid Muallem, minta "semua pihak di Suriah untuk meninggalkan kekerasan dan mengambil jalan damai".
Sekjen OKI Ekmeleddin Ihsanoglu, yang berbicara setelah pertemuan tersebut, mengatakan kelompok itu "telah mendesak Suriah untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia dan untuk membolehkan akses organisasi kemanusiaan internasional dan Islam ke Suriah".
Pertemuan itu juga dihadiri oleh Ali Akbar Saleh, menteri luar negeri Iran yang adalah sekutu penting rezim di Damaskus.
Sebelumnya, Ihsanoglu menyatakan kembali penolakan organisasi itu terhadap langkah-langkah "untuk menginternasionalkan krisis itu".
"Kami juga menolak intervensi militer dan menegaskan penghormatan kami pada Suriah dan kedaulatannya ... dan kami menyambut baik upaya-upaya internasional dan Arab" untuk mencapai penyelesaian, katanya.
Tapi pemimpin OKI itu menyampaikan rasa frustrasi pada tiadanya terobosan untuk mengakhiri kekerasan sejak Maret lalu yang PBB katakan telah menewaskan lebih dari 3.500 orang, sebagian besar warga sipil, dalam delapan bulan pertamanya.
"Kami telah membicarakan semua mekanisme dan kekuatan kami dalam upaya kami untuk menjembatani jurang dan mengakhiri pertumpahan darah" di Suriah, katanya.
Liga Arab pada Ahad lalu telah menyetujui sanksi meluas terhadap pemerintah Bashar al-Assad karena tindakan kerasnya -- pertama kali organisasi itu memberlakukan tindakan hukuman sebesar itu pada salah satu negara anggotanya.
Langkah sanksi itu termasuk larangan segera terhadap transaksi dengan Damaskus dan bank sentralnya serta pembekuan aset pemerintah Suriah di negara-negara Arab.
Keputusan mengenai sanksi itu dibuat setelah Damaskus menolak ultimatum untuk menerima para pengamat berdasar rencana perdamaian Liga Arab dan mengakhiri tindakan keras terhadap demonsrasi pro-demokrasi yang sudah berlangsung delapan bulan. (S008)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
