KKP siapkan sistem logistik ikan nasional terintegrasi

SLIN perlu dibangun karena penyebaran distribusi ikan dari sentra produksi belum optimal, padahal kontuinitas pasokan diperlukan untuk kebutuhan konsumsi dan industri pengolahan.

Padang (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C.Sutardjo akan menyiapkan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) untuk membangun mata rantai distribusi ikan dari daerah, sebagai langkah membenahi distribusi ikan di tanah air.

"SLIN perlu dibangun karena penyebaran distribusi ikan dari sentra produksi belum optimal, padahal kontuinitas pasokan diperlukan untuk kebutuhan konsumsi dan industri pengolahan," kata Sharif C.Sutardjo, dalam siaran persnya disampaikan Humas KKP diterima antaranews, di Padang, Selasa.

SLIN mengemuka dalam acara Chief Editors Meeting, di Jakarta, Selasa (29/11) yang digelar Menteri KKP.

Menurut dia, dikembangkannya SLIN, merupakan bagian dari pengembangan Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS).

Tahun ini, katanya, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memfasilitasi distribusi ikan dari Provinsi Maluku, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan ke Provinsi DKI Jakarta.

"Fasilitasi distribusi ikan ini diharapkan akan sangat bermanfaat, dalam mendukung pasokan ikan serta peningkatan kapasitas industri pengolahan hasil perikanan," katanya.

Sementara itu, dalam upaya mendukung program industrialisasi kelautan dan perikanan hingga 2014 mendatang, Sharif menyatakan bahwa masih akan menghadapi tantangan seputar `sepak terjang para tengkulak dan rentenir yang berpotensi merugikan nelayan.

Ia mengemukakan, upaya mengedukasi nelayan tidak mudah, sementara tanpa industri yang baik kualitas hasil produk perikanan juga tidak maksimal.

"Untuk itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan akan menyiapkan 6 ribu mahasiswa untuk menjadi pendamping dan penyuluh bagi nelayan," katanya.

Bagian lainnya ia menambahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menerapkan pelayanan kepada para investor dalam satu atap, sehingga masyarakat dan pelaku dunia usaha serta investor lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar.

Karena itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM akan memberikan gambaran mengenai saham yang ditawarkannya untuk dijual kepada publik yang berhubungan dengan seluruh pemasaran, perhitungan keuangan sehingga investor akan lebih mudah dalam berinvestasi di Indonesia khususnya bidang kelautan dan perikanan.

(F011)