Kementerian BUMN bangun tol Benoa-Nusa Dua

Nusa Dua (ANTARA) News - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana membangun tol yang menghubungkan Pelabuhan Benoa dengan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.

"Kementerian BUMN banyak melakukan terobosan, di antaranya proyek jalan tol Benoa menuju Nusa Dua," kata Deputi Menteri BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik Sumaryanto Widayatin kepada pers di Nusa Dua, Senin.

Awalnya proyek tersebut akan dibangun swasta melalui jalur darat lewat Serangan, Kota Denpasar, menuju Benoa-Nusa Dua dengan total biaya Rp5,5 triliun.

Namun setelah dua kali tender dengan skema sektor swasta pembiayaan melalui kemitraan publik (Publik Private Partnership/PPP), ternyata proyek itu sepi peminat.

"Akhirnya PT Jasa Marga bersama sejumlah BUMN lainnya membuat terobosan jalan tol tanpa tanah atau di tepi pantai dengan biaya hanya Rp2 triliun dan tidak membutuhkan anggaran pemerintah (APBN)," katanya.

Namun demikian, kata dia, pemerintah akan mencari pinjaman dalam bentuk "bilateral loan" dari Korea Selatan atau China namun dengan terlebih dulu membangun konstruksi tol pada 21 Desember 2011.

Selain proyek itu, Sumaryanto mengatakan, BUMN juga melakukan terobosan lain seperti pembangunan rel kereta api dari bandar udara menuju beberapa daerah, seperti rute Manggarai-Pluit-Bandara Soekarno-Hatta dengan investasi Rp10,7 triliun.

"Lagi-lagi tidak ada investor yang berminat membangun proyek tersebut. Akhirnya, BUMN melalui PT Kereta Api Indonesia membuat terobosan dengan memanfaatkan jalur yang sudah ada, Manggarai-Tangerang, ditambah jalur baru. Nilai investasinya di bawah Rp2 triliun," ujarnya.

Selanjutnya proyek rel ganda (double track) ruas Pekalongan-Surabaya. Proyek ini nilai investasinya mencapai Rp9 triliun, dikerjakan selama empat tahun.

Namun BUMN melalui PT KAI menghitung hanya membutuhkan biaya Rp5,6 triliun, bahkan hanya diperlukan dana APBN Rp1 triliun bisa dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) atau dalam bentuk ekuitas kepada PT KAI. Sisanya, didanai perbankan nasional dengan skema "project financing".

"Pemerintah malah tidak perlu keluar uang jika PT KAI diberi konsesi 25 tahun," ucapnya.

Selain itu, kata dia, dalam kerangka sinergisitas, BUMN juga telah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan beberapa pihak, di antaranya kerja sama peningkatan pelayanan pelanggan antara PT Garuda Indonesia dengan PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II.

Kerja sama pengangkutan bijih nikel dan ferro nikel antara PT Aneka Tambang dengan PT Djakarta Lloyd.

"Selain itu juga pihaknya melakukan kerja sama pengangkutan bahan baku dan produk baja PT Krakatau Steel dengan PT Djakarta Lloyd. Dan juga Kerja sama pengelolaan jasa angkutan penyebrangan (ferry) rute Merak-Bakauheni," kata Sumaryanto.

(T.I020/M038)