Jakarta (ANTARA News) - Komisi II DPR mendesak Sekretaris Kabinet (Seskab) Sudi Silalahi untuk membenahi manajemen administrasi dan personalia di lingkup kerjanya agar kasus surat renovasi Gedung KBRI Seoul (Korea Selatan) tidak terulang kembali. Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPR EE Mangindaan seusai Raker dengan Seskab Sudi Silalahi di Gadung DPR/MPR Jakarta, Kamis petang. Komisi II juga mendukung langkah Sudi Silalahi agar persoalan surat yang dikirim ke Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda diusut secara hukum. Dalam raker ini, anggota Komisi II DPR menanyakan berbagai hal kepada Sudi Silalahi terutama berkaitan dengan surat yang disampaikan kepada Menlu. Sudi menyatakan bantahan telah mengeluarkan surat itu untuk Menlu. Pihaknya menyerahkan ini kepada kepolisian untuk mengusut kasus ini karena surat tersebut adalah palsu. Sudi Silalahi mengatakan ada indikasi rekayasa dalam pemuatan surat yang ditulisnya, yang tembusannya hanya ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Saya sesalkan statemen yang mencemarkan nama saya dan keluarga saya," katanya. Sudi mengatakan bahwa sudah menjelaskan fakta-fakta pemalsuan itu kepada polisi dan menyerahkan aparat polisi yang menentukan mana surat yang asli dan mana yang palsu. Sudi menambahkan bahwa cap stempel di antara dua surat itu juga mempunyai karakteristik yang berbeda dalam tebal tipisnya. "Biarlah laboratorium polisi yang menilai," katanya. Sudi mengatakan, surat yang dipalsu itu sangat misterius. Dia mengatakan semua itu ada maksud-maksud rekayasa sehingga surat itu sampai bisa tampil ke media massa.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
