Balikpapan (ANTARA News) - Pakar arsitektur dari Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Prof Eko Budihardjo menyarankan agar setiap kota di Indonesia memiliki Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DPPK).
"Dewan ini bertugas memberi saran, pertimbangan, atau kalau perlu menolak kebijakan pemerintah kota. Anggotanya harus beragam, mulai dari arsitek, tokoh agama, budayawan," kata Prof Eko Budihardjo di Balikpapan, Kamis (23/11).
Prof Eko berada di Balikpapan dalam rangka menghadiri acara Musyawarah Nasional XIII Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) di Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, 24-27 November 2011.
Dalam sudut pandang Prof Eko, Dewan Pertimbangan diperlukan karena banyak pemimpin sekarang tidak punya visi tentang pembangunan kota atau kabupatennya.
Ia menegaskan bahwa rakyat tidak boleh mempercayakan begitu saja perencanaan pembangunan kepada pemerintah.
"Visi dan misinya kan biasanya bagaimana meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), mengejar pertumbuhan ekonomi, namun lupa memikirkan pembangunan manusianya, bahwa manusia juga perlu selaras dengan alam, perlu ruang terbuka," jelas guru besar di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Undip itu.
Akibatnya, katanya, sering karena upaya peningkatan PAD itu juga terjadi taman atau ruang terbuka hijau di atasnya kemudian dibangun pusat perbelanjaan, bangunan bersejarah kota dibongkar diganti pertokoan.
Eko sendiri adalah Ketua Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota Semarang. Ia sudah menduduki jabatan itu selama 11 tahun dan sudah mengalami tiga periode jabatan wali kota Semarang.
"Kami pernah memberikan penolakan atas rencana wali kota membangun mal di taman kota, juga pernah menolak niat wali kota menggusur bangunan tua yang ternyata memiliki nilai sejarah tak ternilai bagi Kota Semarang," cerita Prof Eko.
Oleh sebab itulah, kata dia, dalam dewan itu juga ada perlu pertimbangan dan saran tokoh agama dan budayawan. (ANT-188/A041)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
